POSMETRO MEDAN – Komisioner Ombudsman Republik Indonesia (RI) Syafrida Rachmawati Rasahan, SH, MH angkat bicara menanggapi kegaduhan yang dipicu oleh pernyataan kontroversial Bupati Deli Serdang, Asri Ludin Tambunan.
Ia menyorot kritik jalan rusak, warga didesak harus bayar pajak biar bisa menjadi prioritas pembangunan.
Syafrida menyebut, Kepala Daerah memang memiliki tanggung jawab untuk memastikan pelayanan publik layak termasuk pemenuhan infrastruktur jalan.
“Pada prinsipnya, Kepala Daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan penyelenggaraan pelayanan publik berjalan dengan baik, termasuk pemenuhan infrastruktur dasar seperti jalan yang menjadi kebutuhan masyarakat,” Ucap Syafrida, kepada wartawan, Senin (23/6/2026).
“Penyampaian aspirasi, keluhan, maupun kritik masyarakat terkait kondisi jalan rusak merupakan bagian dari partisipasi publik yang dijamin dalam penyelenggaraan pelayanan publik,” tambah Syafrida.
Pernyataan Asri yang mengaitkan perbaikan infrastruktur jalan rusak dengan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta kapasitas kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deliserdang tersebut sebelumnya sempat viral dan menuai kritik tajam di berbagai platform media sosial.
Syafrida mengakui, yang terpenting adalah bagaimana Pemerintah Daerah mampu membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat, menjelaskan kondisi dan kemampuan anggaran secara terbuka, menyampaikan prioritas penanganan, serta memastikan adanya tindak lanjut yang jelas terhadap keluhan yang disampaikan warga.
Di sisi lain, masyarakat juga memiliki kewajiban untuk membayar pajak sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah.
“Namun, (saya) berpandangan kalau komunikasi kepada masyarakat perlu dilakukan secara proporsional, empatik, dan konstruktif agar tidak menimbulkan kesan bahwa keluhan masyarakat merupakan sesuatu yang tidak patut disampaikan,” ungkapnya.
Diberitakan sebelumnya, sosok Asri Ludin Tambunan mendadak menjadi sorotan utama warganet setelah rekaman video wawancaranya terkait tindak lanjut penanganan jalan rusak di wilayahnya viral.
Saat itu, Asri tengah menjawab pertanyaan dari awak media mengenai keluhan menjamurnya titik jalan rusak di wilayah administrasi Kabupaten Deli Serdang. Pernyataan spontan dari sang Bupati kemudian ramai diunggah ulang oleh sejumlah akun lambe dan informasi lokal hingga memanen ribuan komentar bernada miring dari warganet.
Sebagian besar netizen melayangkan kritik keras karena jawaban Asri dianggap terlalu arogan dan menyinggung tingkat kepatuhan kontribusi pajak masyarakat jelata saat membahas hak fasilitas publik.
Video wawancara Asri Ludin tersebut diketahui diambil secara tidak sengaja saat dirinya melangsungkan agenda peninjauan ke salah satu sekolah di Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Percutseituan.
“Di Paluh Gelombang tahun ini kita perbaiki. (di daerah lain) Tergantung kemampuan keuangan kita. Masyarakat bayar pajak gak? Bayar PBB gak? Kalau gak uangnya dari mana,” ungkap Asri Ludin.
Lalu Asri Ludin menjelaskan, wilayah yang dinilai produktif dan memiliki potensi kuat dalam mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) otomatis akan mendapatkan atensi serta kue pembangunan yang lebih besar dari pemerintah.
“Jadi jangan hanya sekedar spil-spil jalan jelek tapi kontribusinya nggak ada. Kita kan membangun bukan pakai daun. Kita sekarang membangun pakai kemampuan uang APBD sendiri,” Ucap Asri Ludin.
Statemen Bupati Asri Ludin Tambunan Dinasti ke empat sebagai Bupati Deli Serdang ini sontak menjadi viral di dunia maya diantaranya media sosial Facebook, instagram, tik tok dan lainnya. Bahkan beberapa platform media kreator menjadikan hal ini isu menarik dan banyak yang merespon negatif karena menganggap pernyataan Bupati Deli Serdang itu arogan dan hanya memaksa rakyat bayar pajak tapi tak memenuhi kewajiban nya sebagai pemerintah. Akun medsos Bupati yang dikelola konten kreatornyapun lantas menjadi sasaran netizen yang mengecam negatif hingga makian akibat pernyataan Bupati itu. ( Wan)
EDITOR : Putra
