POSMETRO MEDAN – Serangan udara berkepanjangan terhadap target militer dan sipil di Iran, semakin menekan sistem layanan kesehatan negara itu yang sudah rapuh, menurut berbagai laporan.
Pejabat Iran mengklaim bahwa banyak pabrik farmasi dan fasilitas medis telah terkena serangan sejak Amerika Serikat dan Israel meluncurkan kampanye pengeboman mereka pada akhir Februari.
Baru-baru ini, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga mengonfirmasi bahwa fasilitas Tofigh Daru, yang digunakan untuk memproduksi obat pengobatan kanker, termasuk yang rusak akibat serangan.
Menurut kepala WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, bom juga merusak Institut Pasteur Iran, sebuah rumah sakit psikiatri, dan rumah sakit lain di luar Teheran.
Organisasi tersebut telah memverifikasi lebih dari 20 serangan terhadap sistem layanan kesehatan Iran dengan setidaknya sembilan kematian, tambah Tedros.
Secara terpisah, lebih dari 100 pakar hukum internasional berbasis di AS, termasuk profesor dari Harvard, Yale, dan Stanford, mengecam serangan udara yang “menghantam sekolah, fasilitas kesehatan, dan rumah-rumah.
Mereka mengutip laporan dari Bulan Sabit Merah Iran, yang menyebutkan bahwa 236 pusat kesehatan telah dibom dalam tiga minggu pertama perang.
Setelah pengeboman Tofigh Daru pekan lalu, Wakil Menteri Kesehatan Iran Mehdi Pirsalehi mengatakan fasilitas tersebut terkena “serangan rudal langsung.”
“Pabrik itu merupakan salah satu produsen utama bahan aktif untuk obat rumah sakit dan obat bedah,” katanya.
Israel mengonfirmasi serangan tersebut, tetapi mengatakan bahwa Tofigh Daru menggunakan statusnya sebagai perusahaan sipil sebagai “kedok” sambil secara sistematis memasok bahan kimia kepada rezim Iran. Militer Israel mengatakan bahan kimia itu termasuk fentanil, anestesi yang sangat adiktif dan berbahaya.
Menurut Dr. Hassan Nayeb-Hashem, yang kini berbasis di Wina dan meninggalkan Iran setelah revolusi 1979, Tofigh Daru memproduksi berbagai obat penting.
“Pabrik ini bertanggung jawab atas sebagian besar produksi negara dan berhasil melokalkan 50 bahan aktif strategis. Sejumlah besar obat kini hilang dari rantai pasokan domestik akibat serangan terbaru,” katanya.
Nayeb-Hashem memperingatkan bahwa keterlambatan rantai pasokan dapat berdampak langsung, terutama pada pasien yang sedang menjalani terapi.
Obat kanker merupakan salah satu terapi paling mahal di Iran, dengan biaya setara satu hingga dua bulan gaji.
Perusahaan asuransi kesehatan sering menolak membayar obat impor, sehingga banyak pasien hanya memiliki akses terbatas terhadap obat tersebut.
Baik Nayeb-Hashem maupun rekannya Hamid Hemmatpour mengatakan bahwa penghancuran fasilitas medis dan farmasi secara sengaja dapat dianggap sebagai kejahatan perang menurut Konvensi Jenewa dan aturan WHO.
“Kondisi darurat sangat parah”
Hemmatpour, yang juga berbasis di Wina, memperingatkan bahwa kehancuran industri farmasi Iran bisa menjadi “pukulan mematikan” bagi sistem kesehatan negara itu. “Dalam masa perang, hampir mustahil mengimpor obat dari negara seperti India,” katanya.
Hemmatpour juga menyoroti krisis lain yakni kekurangan dokter. “Selain kerusakan fisik, banyak dokter dan ahli bedah berpengalaman tidak lagi tersedia atau tidak dapat kembali ke Iran karena alasan keamanan,” katanya.
Pada awal perang, banyak dokter yang memiliki kewarganegaraan ganda meninggalkan Iran melalui perbatasan dengan Armenia atau Turki, meskipun pemerintah Iran berhasil mencegah dokter lain keluar dari negara tersebut. Banyak klinik swasta di Teheran kini tutup.
Akibatnya, dokter yang tersisa mengalami beban kerja sangat berat. Di beberapa wilayah Teheran, satu dokter harus menangani 200 hingga 300 pasien setiap hari, tandas Hemmatpour. Situasinya bahkan jauh lebih buruk di luar ibu kota, tambahnya.
Dokter senior dan aktivis Nayeb-Hashem memperingatkan bahwa dampak perang kemungkinan akan berlangsung lama.
“Tragedi yang sebenarnya adalah. bahkan jika perang berakhir hari ini, pemerintah Iran kemungkinan besar akan membangun kembali fasilitas militer terlebih dahulu, bukan layanan kesehatan dan keselamatan rakyatnya.”(dtk)
