POSMETRO MEDAN – Panitia khusus ( Pansus) Pendapatan Asli Daerah ( PAD) DPRD Deli Serdang terus bergerak kencang serta serius dalam membantu pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam mendongkrak dan menaikkan PAD.
Sejauh ini, banyak temuan temuan di lapangan yang merugikan hingga berdampak tidak pernah nya tercapai target PAD seperti yang diharapkan.
Dalam Perjalanan kerja Pansus sudah banyak membantu pemkab dalam kenaikan PAD dan masih banyak juga Perusahaan perusahaan nakal yang tidak patuh serta tidak ada kontribusi dalam peningkatan PAD, salah satunya adalah PT SRI yang bergerak di bidang pengumpulan Plastik.
Hal itu disampaikan Sekretaris pansus PAD DPRD Deliserdang Muhammad Ilham Pulungan ,SE.MM dalam siaran persnya. Selasa,15/10/2025.
Muhammad Ilham menjelas kan bahwa setelah tim Pansus melakukan kunjungan ke PT.SRI banyak temuan kesalahan yang menyebabkan bocor nya PAD Deliserdang salah satu di antara nya :
Terkait total luas tanah lebih kurang 31.645 m2, namun yang masuk Ke dalam SPPT Pajak hanya 21.552 m2 ini yang menyebabkan kebocoran PAD. Sedangkan Total luas Bangunan di IMB hanya lebih kurang 12.644 m2 sementara setelah di ukur Tim pansus Total luas bangunan Lebih kurang 15.932 m2 ada selisih 3.288 luas bangunan yang tidak ada izin IMB nya.
Sementara total Luas Bangunan keseluruhan lebih kurang 15.932 m2. Namun Luas bangunan yang tertera di dalam SPPT pajak Nol atau sama sekali tidak ada luas bangunannya ini cukup tinggi kebocorannya.
Belum lagi Nilai NJOP bumi yang tertera di dalam Sppt pajak ada yang Rp 48.000/ meter – Rp 82.000/ Meter Dan paling tinggi Rp 702.000 / Meter Padahal nilai NJOP di wilayah PT SRI permeternya sudah di atas 2 jutaan.
” Ini yang menyebabkan Tinggi nya kebocoran PAD selama ini,” ucap Muhammad Ilham yang juga ketua Fraksi Gerindra di dampingi anggota Pansus Paian Purba, Bayu anggara, Zulamri, Junaidi dan anggota pansus lainnya.
Sementara itu, Ketua Pansus PAD Dr.Misnan Aljawi,SH.MH ketika di konfirmasi membenarkan banyak temuan pansus yang menyebabkan bocornya PAD Deliserdang.
” Dalam hal ini pansus tidak main main membantu Pemkab untuk peningkatan PAD. Sudah banyak perusahaan yang kita rekomendasikan ke Pemkab untuk membongkar bangunan tanpa izin, serta memvalidasi dan mengukur ulang seluruh luas tanah dan luas bangunan yang tidak masuk dalam SPPT pajak dan memasukkan ke dalam SPPT pajak untuk tahun berikut nya. Kami juga sudah kami kirim dan kami limpahkan Dokumen temuan yang cukup tinggi ke Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam,” terang Misnan.
Misnan Aljawi juga menjelaskan terkait PT. SRI memang banyak masalah. Dalam Hal ini Pansus akan segera rumuskan dan rapat kan bersama OPD terkait untuk mengambil keputusan rekomendasi apa yang akan kami keluarkan.
” Sangsinya bisa jadi bongkar seluruh bangunan tanpa izin bisa juga atau tutup sementara dan cabut izin nya. Dalam waktu dekat pasti akan kami rekomendasikan,” Jelas Dr Misnan Aljawi SH MH.
Terpisah terkait adanya laporan tentang temuan tim Pansus PAD DPRD Deliserdang terkait dugaan Korupsi PBB oleh sejumlah perusahaan. Kejaksaan Negeri Deliserdang melalui Kasi Intelijen Boy Amali SH mengatakan pihaknya tentunya menerima laporan tersebut dan akan menindaklanjutinya.
” Setiap Laporan yang masuk pasti akan kami tindak lanjuti secara profesional dan proporsional. Namun dibutuhkan tahapan tahapan sebelum berlanjut ke tahap yang lebih serius pastinya jika ditemukan perbuatan melawan hukum. Pihak Kejari Deliserdang akan mengambil langkah tegas,” pungkasnya. ( Wan)
EDITOR : Rahmad
