Sengketa Lahan Seluas 38 Ha di Mabar Hilir, PT KIM Berada di Wilayah Medan Sesuai Putusan Kasasi

oleh
Inilah plank lahan seluas 38 Ha milik PT KIM yang sedang bersengketa dengan PT Jui Shin (PT JS) yang berada di Mabar Hilir yang masuk dalam wilayah Kota Medan sesuai putusan Kasasi. (Istimewa)

Posmetromedan.com – Sengketa lahan seluas 38 Ha di Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan antara PT Jui Shin (PT JS) dengan PT Kawasan Industri Mabar  (PT KIM) terus berlanjut. Namun objek sengketa sertifikat HGB  No.219 dan No.220 atas nama PT KIM.

Drs. H. Tengku Jusuf  Machmoed, M.M mendalilkan memiliki tanah seluas ± 4.587 m2 di Dusun XIX, Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang yang diperolehnya dari penggarap an. Wagimin berdasarkan Surat Penyerahan Penguasaan Atas Tanah Dengan Cara Ganti Rugi tanggal 08 Agustus 2010 yang dibuat Kepala Desa Saentis dan Camat Percut Sei Tuan.

Lihardo Sinaga selaku kuasa hukum PT KIM Mabar mengatakan setelah diganti rugi tanggal 08 Agustus 2010 ianya mengetahui kalau di atas tanah seluas ± 4.587 m2 telah terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) No.526/Mabar Hilir an. Yuli  Saputra dan SHM No.527/Mabar Hilir an. Yockie Veronica Amantha Sinaga diterbitkan BPN Medan tanggal 14 Januari 2010.

“Artinya di atas lahan yang sama, BPN Kota Medan menerbitkan SHM, sedangkan Camat PS Tuan menerbitkan SKT. Mana yang lebih tinggi legalitasnya SHM atau SKT dan surat mana yang terbit lebih dahulu SHM atau SKT ?,” ujar Lihardo kepada wartawan, Minggu (3/12)

Tambah Lihardo, sejak tahun 1984 di atas lahan itu BPN Kota Medan telah menerbitkan seratusan SHM ini membuktikan bahwa lokasi tanah masuk wilayah Kota Medan sesuai PP No.22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan.

Drs. H. Tengku Jusuf  Machmoed, M.M menggugat BPN Kota Medan, Yuli  Saputra, SE dan Yockie Veronica Amantha Sinaga, SH di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.36/Pdt.G/2013/PN-LP yang diputus tanggal 2 April 2014 dengan putusan verstek.
Diputus verstek, karena Yuli  Saputra, SE dan Yockie Veronica Amantha Sinaga, SH tidak mengetahui ada gugatan sehingga tidak hadir di Pengadilan dan tanah mereka telah diturunkan haknya dari SHM No.526 menjadi SHGB No.219 dan SHM No.527 menjadi SHGB No.220 tanggal 13-6-2013 kemudian dijual kepada PT. KIM  tanggal 19-08-2014.

Kemudian muncul lagi pertanyaan, mengapa Pengadilan Negeri Lubuk Pakam mengabulkan gugatan Penggugat dan menyatakan lokasi tanah berada di Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang karena sewaktu sidang pemeriksaan setempat (gerechtelijke plaatsopneming) yang hadir hanya Penggugat dan Pemerintah Desa Saentis.

Selanjutnya dengan SK Camat PS Tuan dan putusan No.36/Pdt.G/2013/PN-LP, Drs. H. Tengku Jusuf Machmoed, M.M. mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan terhadap BPN Kota Medan (Tergugat) dan PT. KIM sebagai Tergugat II Intervensi untuk membatalkan SHGB No.219 dan SHGB No.220 namun gugatannya kandas karena diputus menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima berdasarkan putusan tanggal 12 November 2015 No.49/G/2015/PTUN-MDN.

“Sewaktu PN Lubuk Pakam melakukan sidang pemeriksaan setempat (gerechtelijke plaatsopneming) yang hadir hanya Penggugat dan Pemerintahan Desa Saentis, sedangkan sewaktu PTUN Medan melakukan sidang pemeriksaan setempat (gerechtelijke plaatsopneming) para pihak yang hadir lengkap yaitu Drs. H. Tengku Jusuf Machmoed, M.M., BPN Kota Medan, PT. KIM, Pemerintah Desa Saentis dan Kelurahan Mabar Hilir. Jadi permasalahan menjadi terang, tanahnya masuk wilayah Medan, yang menguasai PT. KIM dibangun pagar tembok,” jelas Lihardo.

BACA JUGA..  Usai Ditipu Rp1,35 Miliar Malah Dilaporkan, Korban Minta Perlindungan Polda Sumut

Karena gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima, Drs. H. Tengku Jusuf Machmoed, M.M. mengajukan banding terhadap putusan No.49/G/2015/PTUN-MDN dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) Medan telah memutus perkara di tingkat banding tanggal 01 Maret 2016  No.22/B/2016/PT.TUN-MDN dengan putusan Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No.49/G/2015/PTUN-MDN.

“Upaya hukumnya kandas lagi,” terang Lihardo.

Kemudian Drs. H. Tengku Jusuf Machmoed, M.M. mengajukan kasasi terhadap putusan No.22/B/2016/ PT.TUN-MDN dan Mahkamah Agung telah memutus perkara di tingkat kasasi tanggal 23 Agustus 2016 No.291 K/TUN/2016 dengan putusan Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Drs. H. Tengku Jusuf Machmoed, M.M.

“Berdasarkan putusan kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) jelas terbukti tanah PT. KIM berada di Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli – Kota Medan sehingga Sertifikat HGB No.219 dan HGB No.220 sah secara hukum,” terang Lihardo lagi.

Dalam perkara No.49/G/2015/PTUN-MDN Drs. H. Tengku Jusuf Machmoed, M.M. telah mengajukan bukti surat antara lain SK Camat PS Tuan tanggal 08 Agustus 2010, putusan No.36/Pdt.G/2013/PN-LP, 6 (enam) SK Camat PS Tuan tahun 2010 letak tanahnya di Desa Saentis, kemudian 3 (tiga) SHGB letak tanahnya di Desa Saentis, 1 (satu) SHM letak tanahnya di Desa Saentis, 4 (empat) SHM letak tanahnya di Desa Pematang Johar, 58 (lima puluh delapan) PBB letak tanahnya di Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli dan Desa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan.

Tergugat ic. BPN Kota Medan mengajukan 11 (sebelas) bukti surat antara lain Buku Tanah HGB No.219 dan Buku Tanah HGB No.220.
PT. KIM ic. Tergugat II Intervensi mengajukan 31 (tigapuluh satu) bukti surat antara lain Sertifikat HGB No.219 dan HGB No.220, Akta Jual Beli, PBB, PP No.22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan tanggal 9 Mei 1973, Surat Menteri Dalam Negeri tentang pelaksanaan PP No.22 Tajhun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan tanggal 9 Mei 1973, Berita Acara Serah Terima Nyata Wilayah dari PEMKAB. Kab. Deli Serdang kepada PEMDA. Kotamadya Medan, Surat Walikota Medan tahun 2014.

Lebih lanjut Lihardo Sinaga memaparkan fakta persidangan dan Majelis Hakim PTUN Medan telah memutus perkara No.49/G/2015/PTUN-MDN tanggal 12 November 2015 dengan pertimbangan hukum sebagai berikut menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penyerahan Penguasaan Atas Tanah Dengan Cara Ganti Rugi dari Wagiman kepada Drs. H. Tengku Yusuf Machmoed, M.M. tertanggal 4 Agustus 2010 (Vide Bukti Surat P-3A), dihubungkan dengan Bukti Surat T.II.Inv-22, T.II.Inv-24 dan T.II.Inv-26, sebelum terjadinya peristiwa hukum dengan Penggugat, Wagimin telah melakukan Surat Penyerahan Hak/Ganti Rugi kepada Drs. Syoekoer Idris, pada tahun 1976.

BACA JUGA..  TKD Sumut Tidak Akui Bunda NW Donatur Utama Capres Prabowo-Gibran

Menimbang, bahwa dari uraian Pertimbangan Hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa, Penggugat terbukti tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah yang diatasnya terbit Sertifikat Objek Sengketa, sehingga Majelis Hakim menilai Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan akibat terbitnya Surat Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa a quo; Menimbang, bahwa memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak satupun Alat Bukti yang menunjukkan bahwa, Penggugat mempunyai alas hak atau bukti kepemilikan terhadap tanah yang diatasnya diterbitkan Sertifikat Objek Sengketa dan berdasarkan fakta hukum Penggugat tidak pernah menguasai secara fisik tanah tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, ternyata letak tanah Objek Sengketa sejak tahun 1973 telah masuk Wilayah Kotamadya Medan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan, yang diserahkan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang kepada Pemerintah Kotamadya Medan tanggal 4 Desemebr 1973, dihadapan dan disaksikan Gubernur Propinsi Sumatera Utara, Ketua DPRD Propinsi Sumatera Utara, Ketua dan Anggora DPRD Kabupaten Deli Serdang dan Anggota DPRD Kotamadya Medan dan Muspida Kabupaten Deli Serdang serta Kotamadya Medan.

“Jadi berdasarkan pertimbangam hukum Majelis Hakim PTUN Medan jelas menurut hukum letak tanah Sertifikat HGB No.219 dan HGB No.220 milik PT. KIM berada di Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli – Kota Medan,” terang Lihardo Sinaga.

Alat bukti Para Pihak dalam Putusan PTUN Medan No.49/G/2015/PTUN-MDN.

Lihardo Sinaga menerangkan bukti surat yang diajukan Para Pihak dalam putusan No.49/G/2015/PTUN-MDN khususnya mengenai letak tanah, ternyata letak tanah Penggugat di Desa Saentis dan Desa Pematang Johar sesuai SHM, SHGB, SKT dan PBB. Sedangkan BPN Kota Medan dan PT. KIM letak tanahnya di Kelurahan Mabar Hilir.

Oleh karena itu dipersilahkan kepada PT. JS untuk membawa surat/alas haknya dan mencari/menunjuk letak tanahnya di Desa Pematang Johar dan di Desa Saentis, jangan tunjuk tanah PT. KIM yang letaknya di Kelurahan Mabar Hilir. Inilah yang disebut orang “surat mencari tanah.” Batas alam antara Kelurahan Mabar Hilir dengan Desa Sampali dan Desa Saentis.

“Sesungguhnya batas alam antara Kelurahan Mabar Hilir dengan Desa Sampali adan Desa Saentis ada jalan yang disebut jalan perbatasan dan ada pilar PTPN IX ukuran besar. Namun sejak terjadi sengketa batas lahan pilar tersebut “raib” sehingga mengaburkan batas akan tetapi letak tanah PT. KIM tetap di Kelurahan Mabar Hilir. Andaikata terjadi gempa bumi tanah PT. KIM tidak “raib” tetap di Kelurahan Mabar Hilir,” sebut Lihardo Sinaga.

Berawal dari keluarnya PP No.22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan, Surat MENDAGRI tentang pelaksanaan PP No.22 Tahun 1973, SK. GUBSU tentang realisasi PP No.22 Tahun 1973, Berita Acara Serah Terima Nyata Wilayah (daftar nama Kampung yang diserahkan) PEMKAB. Kab. Deli Serdang kepada PEMDA. Kotamadya Medan antara lain Kampung Tanjung Mulia Kecamatan Labuhan Deli menjadi Kampung Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli, sekarang disebut Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan, sedangkan Kampung/Desa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupataen Deli Serdang tidak masuk dalam daftar tersebut.

BACA JUGA..  Pelanggaran Terjadi Diseluruh Dapil Tapteng, Aliansi Partai Peduli Pemilu Minta Hitung Ulang

Di Kelurahan Mabar Hilir khususnya Lingkungan VII dan VIII sejak tahun 1984 BPN Kota Medan telah menerbitkan seratusan SHM atas nama masyarakat kemudian dijual kepada PT. KIM. Yang belum bersertifikat dialihkan masyarakat kepada PT. KIM kemudian diajukan permohonan hak ke BPN Kota Medan dan terbit sertifikat termasuk HGB No.219 dan No.220,
Namun tahun 2010 sejak PT. JS mengklaim tanah PT. KIM seluas ± 38 ha yang letaknya di Lingkungan VII dan VIII Kelurahan Mabar Hilir, dinyatakan PT. JS letaknya di Desa Saentis dan Desa Pematang Johar sehingga BPN Kota Medan menunda penerbitan sertifikat PT. KIM.

Andaikata nanti Pemerintah menerbitkan Undang-Undang atau Peraturan menyatakan tanah PT.KIM seluas ± 38 ha di Lingkungan VII dan VIII Kelurahan Mabar Hilir masuk wilayah administrasi PEMKAB. Deli Serdang maka tinggal proses administrasi dari BPN Kota Medan ke BPN Deli Serdang, jelas Lihardo Sinaga.

Dan tahun 2014 Dirut. PT. Kawasan Industri Medan (Persero) telah mengirim surat kepada Walikota Medan, perihal Mohon Penetapan Status Tanah Yang Berada Antara Wilayah Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang, dan Walikota Medan telah menjawab surat Dirut. PT. Kawasan Industri Medan (Persero) yang menyatakan sesuai data dan pada koordinat UTM,  lokasi wilayah Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli merupakan wilayah administradi Kota Medan sesuai PP No.22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan.

Lokasi tersebut telah ada di Peta Administrasi Kota Medan, Peta Rencana dan Peta Foto Udara. Pada lokasi tersebut telah terbit sertifikat yang diterbitkan BPN Kota Medan dan tahun 1974 pada lokasi dimaksud Walikota Medan telah menerbitkan Surat Keputusan.
Pada saat persidangan di PTUN Medan, PT. KIM baru mengetahui ganti rugi tanaman yang dilakukan Drs. H. Tengku Jusuf Machmoed, M.M. dengan para penggarap telah dialihkan kepada PT. JS

“Di medsos saya baca PT. KIM ditulis sebagai mafia tanah. Saya selaku Pengacara PT. KIM tidak menyatakan Drs. H. Tengku Jusuf Machmoed, M.M. atau PT. JS sebagai mafia tanah. Akan tetapi dari uraian diatas yang bersumber dari Keputusan Presiden R.I., Surat MENDAGRI, SK. GUBSU, Berita Acara Serah Terima Nyata dari PEMKAB. Kab. Deli Serdang kepada Pemko Medan, Surat Bupati Deli Serdang, Surat Walikota Medan dan SHM/SHGB yang diterbitkan BPN Kota Medan, putusan Pengadilan tentu orang yang membacanya mengetahui siapa sesungguhnya mafia tanah,” tegas Lihardo Sinaga. (*)

Reporter: Mangampu Sormin
Editor: Maranatha Tobing