BPK RI Temukan Rp500 Juta Dana Klaim Kapitasi JKN di Dinkes Agara Tidak Sesuai Prosedur

oleh -400 views
Kantor Dinas Kesehatan Aceh Tenggara di Kutacane. (Ist/posmetro)

POSMETROMEDAN.com – Anggaran sebesar Rp500 Juta untuk penggunaan dana klaim kapitasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), tahun anggaran 2020 di Dinas Kesehatan Aceh Tenggara, disinyalir tidak melalui prosedur.

Berdasarkan laporan hasil pengawasan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), dalam laporan disebutkan, dana klaim BPJS pada tahun 2020 sebesar Rp13.500.000.000, terdiri dari pendapatan JKN Kapasitas Rp13 Milyar serta pedapatan JKN Non-Kapasitas Rp500 Juta.

Namun penggunaan yang ditranfers ke sejumlah Pukesmas tidak melalui mekanisme Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK).

BACA JUGA..  Wakil Bupati Deliserdang Hadiri Pelantikan DPC Gerkatin Periode 2021-2026

Dalam Reviw dokumen DPA pada Dinas Kesehatan, tidak pernah mencantumkan penganggaran pendapatan dan belanja untuk kegiatan JKN non kapitasi Puskesmas. Namun dalam penyusunan Rencana Kerja dan anggaran (RKA) tahun 2020, Dinas Kesehatan telah mengusulkan penganggaran pendapatan JKN kapitasi sebesar Rp13 miliar dan pendapatan JKN non-kapitasi Rp500 juta.

Temuan inipun menjadi perhatian ketua pegiat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI), Hasibullah. Menurutnya dana Klaim Kapasitas JKN yang tidak masuk ke kas daerah harus mendapat perhatian semua pihak, terutama penegak hukum.

BACA JUGA..  Koramil Sunggal Monitor Kegiatan Vaksin Massal 192 Warga

Hal ini, menurutnya, dikarnakan penggunaan anggaran yang tidak sesuai mekanisme, sarat atau menjadi celah para oknum pejabat terkait dalam melakukan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).

“Kepada APH saya minta untuk menelusuri anggaran ini. Karena Rp500 juta itu anggaran yang besar,” sebut Hasibullah.

Terpisah, Bendahara Dinas Kesehatan Aceh Tenggara, Ahmad Sukri, ditemui di ruang kerjanya kepada media membenarkan temuan LHP BPKP tersebut.

BACA JUGA..  Pasca Ditetapkan PPKM Level 2, Gubsu Kunjungi Samosir

“Benar ada sedikit kesalahan administrasi dalam pengelolaan dana kapitasi JKN pada Dinas Kesehatan. Tetapi sifatnya hanya persoalan menyalahi aturan saja tidak ada temuan kerugian,” katanya.

Namun menurut dia, mekanisme dilakukan mereka untuk mempercapt realisasi angaran ke sejumah Pukesmas. Karena sistem keuangan Puskesmas yang belum menerapkan BLUD sehingga pengajuan dana JKN tentu memakan waktu lama jika mengikuti prosedur. (val/tob)

EPAPER