MANDIRI SYARIAH

Pembangunan UIN-SU Terus Didukung, Wali Kota Tebingtinggi: Pengguna Anggaran Bukan Pemko

oleh -10.161 views

EPAPER

POSMETROMEDAN.com-Dukungan pembangunan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU) terus mengalir dari berbagai kalangan. Organisasi kemasyarakatan (Ormas) juga turut memberikan dukungan.

Wali Kota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi MM menerima dukungan berbagai kalangan itu di Balai Kota, Senin (15/2/2021). Ada banyak ormas yang memberi dukungan.

Seperti, Ikatan Pemuda Karya (IPK), Satma AMPI, Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Muda, Dewan Masjid Indonesia (DMI) dan Korps Alumni Himpunan Mahasiwa Islam (KAHMI), Yayasan Budha Tsuchi, STM Amanah, Paguyuban Pasundan Kota Tebingtinggi dan warga Kelurahan Bandar Utama.

Turut mendampingi wali kota menerima rombongan, Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Bambang Sudaryanto dan Kadis Kominfo diwakili Kepala Bidang Komunikasi Diskominfo Tebingtinggi Iswan Suhendi.

Menerima para audiens, wali kota menyampaikan bahwa apa yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemko) Tebingtinggi bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan.

BACA JUGA..  BKKBN Sumut Sosialisasi KB di Rambung Barat, Ini Programnya...

“Ini semuanya untuk meningkatkan kualitas SDM di Kota Tebingtinggi, memperoleh biaya murah Pendidikan Tinggi dan menghidupkan ekonomi,” sebut wali kota.

Dijelaskan wali kota, kebijakan pemberhentian operasional Akademi Kebidanan (Akbid) Tebingtinggi merupakan kebijakan Pemerintah Pusat. Sehingga seluruh Pemda harus menindaklanjutinya.

“Berbagai kementerian dan perguruan tinggi sudah diajukan untuk hal ini. Namun tidak mampu menerima dikarenakan keterbatasan anggaran dan personalia,” jelas wali kota.

Hanya Kementrian Agama (Kemenag) dan UIN-SU yang mau menerima. Dengan catatan aset akbid harus dihibahkan supaya kedepan bisa dikelola Kemenag melalui UIN-SU seperti mengikuti ketentuan yang berlaku.

“Maka kita buat letter of intent kepada Kemenag. Kita minta Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM),” sebut wali kota.

BACA JUGA..  Bupati Sergai Ajak Masyarakat Tionghoa Jaga Kerukunan Umat

Oleh karena itu, dibentuklah tim untuk menghitung berapa besar aset yang mau diserahkan. Ternyata aset yang mau diserahkan 15 miliar.

“Bila diatas 5 miliar, berdasarkan aturan Kementerian Dalam Negeri harus mendapat persetujuan DPRD. Sebenarnya aset lebih dari 18 miliar,” papar wali kota.

“Tapi 3 miliar mereka tidak terima. Dan sudah diekspos UIN ke DPRD, bukan 1 Fakultas tapi 2 Fakultas, dan menjadi kampus lima (V) UIN-SU,” sambungnya.

Mengapa aset akbid harus dihibahkan? Karena tak mungkin dibangun UIN kalau tak dihibahkan asetnya dan tak boleh mereka membangun di atas tanah yang bukan milik mereka.

Penting untuk diketahui masyarakat soal pembangunan UIN-SU di Tebingtinggi. Pertama, Pendidikan Tinggi Negeri (PTN) ada di Tebingtinggi.

BACA JUGA..  BKKBN Sumut Ajak Masyarakat Binjai Ikuti Program KB

“Kedua, bagi masyarakat ekonomi lemah bisa kuliah disitu. Dapat prioritas melalui jalur undangan,” sebut wali kota.

Terpenting, pembangunan UIN dilakukan Pemerintah Pusat. Pengguna anggarannya bukan Pemko Tebingtinggi.

“Oleh karena itu, kalau saya serahkan sama swasta mungkin menjadi perhatian,” jelas wali kota.

Soal rencana berdirinya PTN di Tebingtinggi, sesuai perundang-undangan itu merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Selain itu, Pemko harus menyediakan lahan seluas 20 hektar.

“Kita harus bersyukur bahwa UIN-SU mau akan hal ini. Banyak daerah bergerak seperti kita ini menyiapkan dan menghibahkan lahan untuk menghadirkan pembangunan universitas negeri di daerahnya, namun ditolak UIN-SU berdasarkan kajiannya,” urai wali kota.

“Dan kita saat ini tinggal menunggu keputusan DPRD Kota Tebingtinggi,” pungkasnya.(mag-1)