HUT NAGAN RAYA

Surianto SH Apresiasi Hadirnya Perda Wajib Belajar MDTA

oleh -83 views

posmetromedan.com – Anggota DPRD Medan dari Fraksi Partai Gerindra Surianto SH, mengapresiasi hadirnya Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA). Namun dirinya berharap, adanya perda tersebut juga didorong dengan kesejahteraan para guru honor madrasah, dimana masih banyak guru honor yang menerima honor kecil.

“Selama ini imbalan yang diterima para guru MDTA masih dibawah UMK yakni Rp700 ribu per bulan. Kita sangat prihatin dengan gaji segitu yang mereka terima. Karena itu kita minta Pemko Medan lebih memperhatikan kesejahteraan Guru MDTA dan guru ngaji,” katanya pada sosialisasi Perda 5/2014 tentang Wajib Belajar MDTA di Jalan Pasar IV Timur Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan, Minggu (13/9).

BACA JUGA..  Pangdam I/BB Imbau Anggota Bijak Menggunakan Medsos

Butong sapaan akrabnya menambahkan, pentingnya Pemerintah Kota Medan mengawal pelaksanaan Perda di masyarakat, sebab Perda ini sangat mempengaruhi generasi muda. Hal itu terlihat dalam pasal 9 yang menyebutkan, tenaga pendidik MDTA adalah anggota masyarakat yang mempunyai kompetensi mengajar peserta didik yang diangkat penyelenggara pendidikan. Sedangkan pengangkatan tenaga pendidik harus memiliki kompetensi dan ilmu mendidik.

BACA JUGA..  Sah, Akhyar No 1 & Bobby No 2

Kemudian pada Pasal 10 disebutkan beberapa kewajiban bagi tenaga pendidik. Sedangkan tenaga pendidik mempunyai hak-hak seperti memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial. Menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan dalam melaksanakan tugasnya.

“Terkait kesejahteraan pendidik juga lagi-lagi perlu perhatian serius, karena selama ini kita melihat kesejahteraan tenaga pendidik sangatlah kurang,” tuturnya.

Lebih lanjut anggota Komisi II DPRD Medan ini mengatakan, mengapa Perda 5/2014 tentang Wajib Belajar MDTA dijalankan untuk anak-anak SD, ketika mereka ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya SMP dan SMA, maka perlu ada semacam surat keterangan seperti MDTA tersebut.

BACA JUGA..  E-Coaching Jam 2020 Tambang Emas Martabe Berbagi Pengetahuan Merancang Pertambangan Emas

“Aturan ini sifatnya tidak mewajibkan atau mengharuskan. Hal ini dikarenakan tidak semua orang tua yang memiliki kemampuan ekonomi atau biaya untuk tambahan belajar pendidikan agama anaknya. Ke depan, untuk memaksimalkan penerapaan Perda MDTA ini maka Pemko Medan diharapkan membangun sarana dan prasarana pendukung. Selain itu, mendesak agar segera membuat Perwal (Peraturan Wali Kota)-nya,” tandasnya.

Sebagaimana untuk diketahui Perda 5/2014 Pemko Medan tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah terdiri XIII BAB dan 28 Pasal. (bdh)