HUT NAGAN RAYA

Diduga Oknum Pelaksana Pilkada Kota Tanjungbalai Tidak Fair dan Dukung Bapaslon Perseorangan

oleh -154 views
AKSI AKTIVIS: Saat Gabungan Aktivis Independen Bersatu beraksi di DPRD Kota Tanjungbalai. (Ignatius Siagian)

POSMETROMEDAN.COM – Menjelang berakhirnya tahapan verifikasi faktual terhadap dukungan masyarakat kepada Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungbalai dari jalur independen atau perseorangan, beredar informasi adanya oknum pelaksana Pilkada mendukung Bapaslon perseorangan.

Informasi tersebut terungkap saat DPRD Kota Tanjungbalai menerima Gabungan Aktivis Independen Bersatu (GAIB) Kota Tanjungbalai di ruang rapat DPRD, Kamis (13/8).

Diawali dengan melakukan aksi unjuk rasa dan berorasi di depan Kantor DPRD Kota Tanjungbalai, GAIB mendesak panitia penyelenggara Pilkada agar netral dalam Pilkada 2020. Setelah beberapa jam melakukan orasi, pihak DPRD Kota Tanjungbalai menerima mereka di ruang rapat DPRD setempat.

BACA JUGA..  Kurir Sabu 5,7 Kg dan 1000 Inex Dihukum 12 Tahun Penjara

Pertemuan dipimpin Wakil Ketua DPRD Surya Dharma AR SH, didampingi anggota H Yusuf, Mas Budi dan Said Budi Syafril SH.

Kepada wakil rakyat itu, GAIB yang dimotori Nazmi Sinaga dan Rizal Manurung ini langsung mengungkapkan adanya indikasi bahwa panitia penyelenggara Pilkada Kota Tanjungbalai. Termasuk Bawaslu tidak netral dalam melakukan verifikasi surat dukungan masyarakat terhadap Bapaslon peserta Pilkada 2020 dari jalur perserorangan atau independen.

“Dalam tahap verifikasi faktual, banyak ditemukan pemalsuan dukungan terhadap Bapaslon perseorangan yang akan maju dalam pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungbalai akan tetapi tidak di tindak lanjuti oleh penyelenggara Pilkada dan Bawaslu. Selain itu, kami juga menemukan nama oknum anggota Bawaslu Kota Tanjungbalai turut mendukung salah satu Bapaslon perseorangan.

BACA JUGA..  Pangdam I/BB Tutup Dikmata TNI AD Gelombang I

“Untuk itu, kami berharap kepada DPRD Kota Tanjungbalai agar memanggil panitia penyelenggara Pilkada yakni KPU dan Bawaslu untuk klarifikasi,” ujar Nazmi Sinaga dan Rizal Manurung, juru bicara Gabungan Aktivis Independen Bersatu Kota Tanjungbalai.

Atas desakan tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Tanjungbalai, Surya Dharma AR,SH berjanji, secepatnya akan memanggil panitia penyelenggara Pilkada Kota Tanjungbalai dan GAIB juga akan diundang. Mendapat sambutan dan perhatian dari pihak wakil rakyat, GAIB meninggalkan kantor DPRD dengan tertib.

Sebelumnya, Jaringan Sihotang, Koordinator Daerah ICW Kota Tanjungbalai juga telah mengungkapan keraguannya terhadap independensi panitia penyelenggara Pilkada Kota Tanjungbalai ini.

BACA JUGA..  Hinca Panjaitan Ingatkan ASN & TNI-Polri Netral di Pilkada Medan

Katanya, seharusnya Bapaslon perseorangan yang memalsukan surat dukungan dapat diancam dengan pasal 185 A UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan apabila terbukti melakukan pelanggaran manipulasi daftar dukungan, bakal calon perseorangan terancam penjara minimal 36 bulan dan maksimal 72 bulan.

“Disamping itu, pelaku juga dikenakan denda paling sedikit Rp 36 juta dan paling banyak Rp72 juta. Bahkan, pelaku bisa dijerat dengan pidana pemalsuan dokumen KTP yang dijelaskan dalam Pasal 185 UU No 1 tahun 2015,” pungkas Jaringan Sihotang. (ign)