SIMALUNGUN | MU -Pemkab Simalungun memastikan akan memecat sekitar 2000 an tenaga honor pada tahun 2019. Langkah itu diambil demi menghemat alokasi pembangunan hingga Rp30 miliar.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemkab Simalungun, Sarimuda Purba, Selasa (13/11/2018) menegaskan hal itu kepada wartawan. Bahkan usulan pemecatan para honorer, sudah disampaikan di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019.
“Pemkab Simalungun tidak mampu lagi membayar gaji tenaga honor, karena keterbatasan anggaran pembangunan daerah. Sehingga sebagian besar honorer terpaksa diberhentikan,” ujar Sarimuda.
Ditambahkan Sarimuda, selain memecat honorer, pemerintah daerah juga melakukan pengurangan anggaran di seluruh OPD. Agar menambah suntikan dana pembangunan daerah tahun 2019.
Menanggapi hal ini, Sekretaris Forum Guru Honor (FGH) Kabupaten Simalungun, Beni Purba, justru menyesalkannya. Kebijakan pemerintah daerah yang akan memberhentikan ribuan tenaga honor tanpa bermusyawarah lebih dahulu, menurutnya sangat menyakitkan.
“Pemberhentian tenaga honor apalagi jika guru honor juga ikut, akan menambah penderitaan kami. Kalau gaji dipotong kami bisa terima, tapi jika harus dipecat lagi, kami sangat menyesalkan, apalagi tanpa musyawarah,” ujar Beni.
Anggota DPRD Simalungun, Binton Tindaon, juga berharap pemerintah daerah tidak terburu-buru membuat kebijakan pemecatan tenaga honor sebelum melakukan musyawarah terlebih dahulu. (davis suhendra)
