SIANTAR | MU –Demi meredam kegaduhan yang muncul dalam penetapan lokasi pendirian Patung Raja Sang Naualuh Damanik, perlu dibentuk Pansus (Panitia Khusus) DPRD Siantar.
Demikian disampaikan
Ketua Majelis Muslimin Indonesia (MMI) Kota Siantar, Ir Bonatua Pospos. “Sebagai solusi sepertinya perlu segera dibentuk pansus,” kata Bonatua, Sabtu (24/11/2018) pagi.
Menurut Bonatua, penetapan lokasi pendirian patung, sudah beberapa kali berubah tanpa alasan yang jelas. “Pemko Siantar tak pernah transparan soal perubahan lokasi pendirian patung sang raja. Akibatnya, muncul perspektif negatif di tengah publik. Jangan heran sekarang hal ini jadi kegaduhan serius,” sambungnya.
Sejak zaman pemerintahan Wali Kota Siantar almarhum Hulman Sitorus, sambung Bonatua, penetapan lokasi pendirian patung telah banyak menelan anggaran. Dari seminar, diskusi, sayembara bahkan studi banding ke Belanda telah dilakukan.
“Kita ingat waktu zaman mendiang Hulman, hasil seminar disepakati lokasinya di titik nol Jalan Sang Naualuh. Bahkan, mendiang Hulman sudah meletakkan batu pertamanya. Tapi entah kenapa tak dilanjutkan. Batu ke dua, ke tiga dan seterusnya, sampai sekarang tak kelihatan perwujudannya,” ujar Bonatua.
Sekarang ini, masa kepemimpinan Wali Kota Siantar Hefriansyah Noor, lokasi pembangunan patung dipindah ke Lapangan H Adam Malik Kota Siantar. Pemindahan lokasi pembangunan patung inilah, menurut Bonatua, patut diduga bermuatan pelanggaran hukum. Alhasil, melahirkan pro dan kontra saat ini.
“Jadi ini (pemindahan lokasi pembangunan) ditangkap publik ada dugaan pelanggaran hukum. Sehingga muncul pro dan kontra. Jangan sampai makin parah dan menimbulkan kegaduhan semakin meluas. Dewan harus peka dengan membentuk pansus,” harap Bonatua.
Sementara Ketua DPRD Siantar Marulitua Hutapea, tak berkomentar saat ditanya apakah ada kemungkinan pembentukan Pansus Patung Raja segera dibentuk.
Seperti diketahui, pembangunan Patung Raja Sang Naualuh dihentikan sementara. Pasalnya, salahsatu komponen masyarakat mengajukan protes dan meminta lokasi pembangunan patung raja dipindah. Melawan protes, komponen masyarakat lainnya, justru terpancing dan meminta pemerintah untuk tetap meneruskan pembangunan patung tersebut. Pro dan kontra ini makin meluas bahkan sudah menjurus pada isu SARA. (Ung)
