POSMETRO MEDAN – Eks Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Langkat, Eka Syahputra Depari, akhirnya dapat bernapas lega. Mahkamah Agung (MA) memastikan dirinya bebas dari jeratan kasus dugaan suap seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2023 setelah menolak kasasi yang diajukan jaksa penuntut umum (JPU).
Putusan tersebut tertuang dalam perkara kasasi Nomor 737 K/PID.SUS/2026. Majelis hakim kasasi yang diketuai Yanto menegaskan permohonan kasasi jaksa tidak dapat diterima.
“Amar putusan kasasi, tolak kasasi JPU,” demikian bunyi putusan yang dipublikasikan Rabu (4/3/2026).
Dengan ditolaknya kasasi tersebut, putusan bebas yang sebelumnya dijatuhkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Medan kini berkekuatan hukum tetap (inkrah).
Hakim Nilai Dakwaan Tak Terbukti
Dalam putusan sebelumnya, majelis hakim Tipikor PN Medan yang diketuai M. Nazir menyatakan perbuatan Eka tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana yang didakwakan jaksa.
Majelis hakim menilai unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan jaksa tidak terpenuhi. Atas dasar itu, hakim memutuskan membebaskan Eka dari seluruh dakwaan.
Tak hanya itu, hakim juga memerintahkan jaksa untuk memulihkan hak-hak Eka dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya.
Padahal sebelumnya, jaksa dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menuntut Eka dengan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara serta denda Rp50 juta subsider tiga bulan kurungan.
Eka didakwa dengan dua dakwaan alternatif, yakni:
Pasal 12 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,
serta Pasal 11 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Namun majelis hakim menilai dakwaan tersebut tidak terbukti.
Terdakwa Lain Justru Divonis Bersalah
Menariknya, dalam perkara yang sama, sejumlah terdakwa lain justru dinyatakan bersalah oleh pengadilan.
Mantan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Langkat, Saiful Abdi, divonis 2,5 tahun penjara dan denda Rp100 jutasubsider enam bulan kurungan oleh Pengadilan Tinggi Medan.
Vonis tersebut merupakan putusan banding yang memangkas hukuman sebelumnya dari Pengadilan Tipikor PN Medan yang menjatuhkan hukuman 3 tahun penjara. Saat ini perkara Saiful masih bergulir di tingkat kasasi.
Selain Saiful, tiga terdakwa lain juga telah divonis bersalah dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap sejak Juli 2025. Mereka adalah:
Alek Sander, mantan Kasi Kesiswaan SD Disdik Langkat, dihukum 2,5 tahun penjara dan denda Rp100 jutasubsider lima bulan kurungan.
Awaluddin, mantan Kepala SD 055975 Pancur Ido Salapian, dihukum 2 tahun penjara dan denda Rp100 jutasubsider empat bulan kurungan.
Rohayu Ningsih, mantan Kepala SD 056017 Tebing Tanjung Selamat, dihukum 1,5 tahun penjara dan denda Rp50 juta subsider tiga bulan kurungan.
Ketiganya dinilai terbukti melanggar Pasal 11 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Putusan mereka menjadi inkrah setelah baik jaksa maupun para terdakwa sama-sama tidak mengajukan banding.
Akhir Panjang Perkara PPPK Langkat
Kasus ini sebelumnya menyita perhatian publik karena terkait dugaan praktik suap dalam seleksi PPPK di Kabupaten Langkat tahun 2023.
Meski sejumlah pejabat pendidikan terbukti bersalah dan telah dijatuhi hukuman, Mahkamah Agung kini memastikan bahwa Eka Syahputra Defari tidak terbukti terlibat dalam praktik tersebut.
Dengan putusan kasasi ini, babak hukum yang sempat menyeret nama mantan Kepala BKD Langkat itu akhirnya resmi berakhir.(*)
REPORTER: Oki Budiman
EDITOR: Hiras Budiman
