POSMETRO MEDAN – Pengurus KONI Deli Serdang Periode 2019-2023, Victor Maruli Rajagukguk S.Sos, menilai Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan diduga mengkambinghitamkan (menyalahkan) Pimpinan DPRD Deli Serdang atas kegagalan keberangkatan atlet mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara (Porprovsu) XII Tahun 2026 di Medan.
Hal itu disampaikan Victor menyikapi gagalnya kontingen Deli Serdang berangkat ke Porprovsu XII 2026, dimana Bupati Asri Ludin dalam pemberitaan menjelaskan KONI Deli Serdang sudah siap memberangkatkan para atlet melalui dana yang akan ditampung di P-APBD, tapi karena P-APBD tidak disahkan, sehingga para atlet gagal berangkat.
” Berdasarkan informasi yang kita dapat ternyata anggaran tersebut di APBD Murni 2026 ada. Namun kita melihat seolah-olah tidak ada anggaran tersebut. Ini kita duga batalnya P-APBD karena ada pergeseran anggaran Rp 503 miliar tanpa persetujuan dewan, lalu ditarik-tarik lah hal itu seolah olah akibat P-APBD tidak disahkan, Anggota DPRD khususnya Pimpinan DPRD Deli Serdang dianggap tidak peduli terhadap kegiatan pembinaan atlet KONI Deli Serdang. Ini kan seperti ada kesan ingin melaga-laga Cabor maupun Atlet dengan DPRD,” ujar Victor, Jumat (20/11/2026).
Victor yang juga pernah menjabat sebagai Kabid Pemuda dan Olahraga di Dinas Pemuda dan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (Dispora Budpar) Deli Serdang juga mengatakan, pernyataannya itu berdasarkan informasi yang didapat sesuai dengan data yang diperoleh dari penelusuran Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada buku penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD TA 2026.
Dalam dokumen tersebut, tercatat anggaran untuk kegiatan keolahragaan sebagai berikut; pertama, Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota, Kode Sub Kegiatan: 2.19.03.2.02.0004, Anggaran Belanja Barang dan Jasa: Rp 284.013.850.
Kedua, Keikutsertaan Anggota Kontingen Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga, Kode Sub Kegiatan: 2.19.03.2.02.0006, Anggaran Belanja Barang dan Jasa: Rp 353.514.806. Total kedua sub kegiatan tersebut mencapai Rp 637.528.656.
Selain itu, dalam DPA tersebut juga tercantum Kegiatan 2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi, dengan Sub Kegiatan 2.19.03.2.03.0007 Pemberian Penghargaan Olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga.
“Jadi jelas, anggarannya itu ada di APBD Murni. Bukan tidak ada. Yang jadi pertanyaan, kenapa kemudian seolah-olah tidak ada anggaran dan harus menunggu P-APBD,” Jelas Victor.
Victor mengaku prihatin melihat kondisi para atlet di bawah kepemimpinan Ketua Umum KONI Deli Serdang yang juga sekaligus Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan.
Menurutnya, Porprovsu merupakan kegiatan rutin yang seharusnya sudah dipersiapkan jauh hari.
“Disamping itu kegiatan olahraga Porprovsu ini kan sudah kegiatan rutin, lebih aneh lagi kalau pihak Pemkab Deliserdang dibawah kepemimpinan Bupati Asri Ludin Tambunan yang juga notabenenya Ketua Umum KONI Deliserdang tidak menganggarkan di APBD Murni tahun 2026, kenapa mereka beralasan dimasukkan di P-APBD 2026. Bupati seharusnya diharapkan memberi semangat dan suport untuk para atlet supaya bisa berprestasi, bukan malah melaga dengan Pimpinan DPRD dengan alasan P-APBD,” katanya.
Victor juga menyinggung penghargaan yang diraih Pemkab Deliserdang, soal Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Terbaik Tingkat Kabupaten Tahun 2026.
“Katanya Deliserdang dibawah kepemimpinan Bupati Asri Ludin Tambunan mendapatkan penghargaan TPAKD Terbaik Tingkat Kabupaten Tahun 2026 Wilayah Sumatera, tapi faktanya untuk penganggaran ini saja tidak beres, bahkan sampai terjadi kegagalan P-APBD karena ada pergeseran yang tidak sesuai dengan ketentuan,” ujarnya.
“Jadi kenapa sedikit dianggarkan anggaran Porprovsu Pemkab, ya salahnya di Pemkab yang mengajukan di R-APBD 2026, bukan setelah kejadian seperti ini malah terkesan melempar kesalahan ke pihak legislatif,” sambungnya.
Victor menilai, kalaupun terjadi kekurangan anggaran karena tidak terjadi P-APBD, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan serta aturan turunannya seperti PP Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan, pendanaan keolahragaan merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, badan usaha (swasta), dan masyarakat.
“Jadi kalau benar-benar Bupati Deli Serdang ini peduli olahraga tidak ada alasan sebenarnya atlet Deli Serdang batal mengikuti Porprovsu, bila anggaran kurang karena di APBD Murni maka solusinya sebenarnya bisa memanfaatkan dukungan dari swasta melalui mekanisme program CSR, berapa banyak di Deli Serdang perusahaan-perusahaan besar. Ini kan pihak Pemkab saja tidak ada niatan, mereka lebih memilih dana CSR untuk membeli mobil pribadi seperti yang dilakukan oleh Direktur RSUD Amri Tambunan membeli mobil dinas pakai CSR,” Ucapnya.
Adapun sumber pendanaan dari pihak ketiga atau swasta yang sah, menurut Victor, meliputi; Sponsorship yakni kerja sama komersial dengan perusahaan swasta maupun BUMN/BUMD. Program Corporate Social Responsibility (CSR), dimana dana tanggung jawab sosial perusahaan yang dialokasikan untuk pembinaan atlet atau penyelenggaraan kejuaraan.
Kemudian, hibah dan sumbangan tidak mengikat, yakni bantuan dana atau sarana prasarana dari donatur perorangan, yayasan, atau lembaga swasta dalam dan luar negeri. Dan terakhir, Bapak Angkat (Foster Parent) yakni skema di mana satu perusahaan swasta menanggung penuh biaya pembinaan satu cabang olahraga (cabor) atau atlet tertentu.
Victor memberikan contoh, di bawah kepemimpinan Bupati mulai Almarhum Amri Tambunan hingga Ashari Tambunan, atlet dari Deliserdang sangat diperhatikan hingga dapat mengantarkan ke tingkat nasional bahkan internasional.
“Memang kalau dipikir-pikir jauh beda lah, kepemimpinan Bupati Asri Ludin Tambunan dengan sebelumnya. Kalau sekarang banyak omon-omon saja dan pencitraan,” ujarnya.
Victor juga merespon pernyataan Bupati Deliserdang Asri Ludin Tambunan dalam pemberitaan sejumlah media yang menyebut, “Kita harus berpikir bagaimana atlet-atlet ini nantinya bisa mengikuti ajang lain, baik nasional maupun internasional. Jangan sampai hanya berhenti di Porprovsu. Masih bisa kita bina untuk mencapai jenjang yang lebih baik,” kata Asri Ludin Tambunan saat berdialog dengan 25 Pengurus Cabang Olahraga (Cabor) di Lubukpakam, Rabu (18/11/26) malam.
Menanggapi hal itu, Victor mempertanyakan logika tersebut. “Bagaimana mungkin bisa ikut tingkat nasional, internasional. Kalau tingkat provinsi tidak bisa ikut. Intinya kita menilai bupati kurang peduli terhadap dunia atlet yang sehat, sesuai Motto beliau yaitu ‘Deliserdang SEHAT’,” Katanya.
Sementara itu Ketua Harian KONI Deli Serdang Jumiran mengakui, batalnya keberangkatan atlet mengikuti Porprovsu XII Tahun 2026.
“Total atlet 337 orang, total pelatih dan asisten pelatih 67 orang. Total keseluruhan 404 orang,” katanya.
Jumiran juga membantah bahwa Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan diduga mengkambinghitamkan Pimpinan DPRD Deliserdang dalam kegagalan Porprovsu dikarenakan dalam APBD Murni 2026 ada anggarannya sekitar Rp 637.528.656.
Dia menyebut tidak secara rinci jumlah anggaran yang tertampung di APBD Murni 2026, namun adanya surat dari Pemprovsu dan KONI Sumut dimana setiap Kabupaten/kota diwajibkan adanya uang kontribusi yang disesuaikan dengan jumlah atlet membuat anggaran di APBD Murni itu tidak cukup. “Iya, tapi itu belum keluar peraturan dari Gubernur untuk kontribusi,” katanya.
Jumiran mengakui, Pengurus KONI Deli Serdang sudah berusaha melakukan agar tetap bisa mengutus atletnya untuk tampil di Porprovsu. Saat disinggung untuk mencari dana dari pihak swasta atau melalui dana CSR, Jumiran menyebut hal itu tidak mungkin dilakukan karena waktu yang tinggal beberapa hari lagi. “Dalam waktu dekat ini mengumpulkan sebegitu banyaknya. Dulu sewaktu Pekan Olahraga Kabupaten nyari 200 juta saja setengah mati,” terangnya.
Sedangkan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Kominfostan) Sandra Dewi Situmorang juga membantah Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan mengkambinghitamkan Pimpinan DPRD Deliserdang dalam kegagalan Porprovsu, padahal ada anggarannya sekitar Rp 637.528.656.
“Anggaran itu memang disiapkan untuk pembinaan atlet-atlet tidak spesialis untuk Porprovsu kan gitu,” katanya.
.
Mengenai CSR, Sandra Dewi mempertanyakan siapa yang berani mempertanggungjawabkan anggaran tersebut.
“Siapa yang berani mempertanggungjawabkan itu?. Kan ada regulasinya CSR itu kemudian kejadian P-APBD ini terjadi kan bulan Oktober, sehingga kalau kita mencari dari bulan Oktober, November, Desember bagaimana cara kita menyurati terus meminta CSR, apa regulasi itu dipotong semua, kan gak mungkin,” Pungkasnya. ( Wan)
EDITOR : Putra











