POSMETRO MEDAN – Sebuah Aliansi Mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Pejuang Reformasi Sumatera Utara (GEMPAR-SUMUT) melaporkan dugaan korupsi pada proyek dan pengadaan barang SPPG di Desa Medan Estate dekat Kampus UMA Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang bernilai Rp 5,3 milyar.
Menurut Ketua GEMPAR-SUMUT, Fajar Rivana Sinaga, S.Kom., mengatakan pelaporan terkait
proyek pembangunan dan pengadaan SPPG di Kecamatan Percut Sei Tuan yang memiliki total nilai pagu pekerjaan sekitar Rp 5.310.606.356,- itu menggunakan APBD Deli Serdang.
“Kami telah menyerahkan Dumas secara resmi melalui PTSP Kejati Sumatera Utara pada 18 November 2026 tentang sejumlah kejanggalan dalam penggunaan anggaran publik senilai Rp5,3 miliar itu dan mendesak Kejati Sumut segera menindaklanjuti secara transparan setiap 12 hari setelah pengaduan kami layangkan atau kami akan berunjuk rasa mendesak pengusutannya,” Ucap Fajar, Kamis 19/11/2026.
Fajar juga mengatakan, jangan sampai penggunaan uang rakyat ini tidak mendapat kejelasan penggunaannya. Karena ini bukan hanya pertanggungjawaban administratif melainkan bentuk transparansi pemerintah menggunakan uang rakyat.
” Rp 5,3 milyar bukan angka yang kecil setiap rupiah uang rakyat harus dapat dipertanggungjawabkan, dan Gempar Sumut mengawal itu, ” Terangnya.
Dalam Dumas bernomor 040/GEMPAR-SU/DUMAS/XI/2026, GEMPAR-SUMUT menguraikan tiga kegiatan yang menjadi objek pengaduan, yaitu terkait Pembangunan Gedung SPPG Kecamatan Percut Sei Tuan, Pagu Rp. 4,000,000,000 Nomor Kontrak 602.3/05/2.01.0021/SP/PJK/DCKTR/ DS/X/2025 Tgl.16-10- 2026, Pengadaan Barang SPPG Kecamatan Percut Sei Tuan, Pagu Rp. 825,000,000 Nomor Kontrak 602.3/01.02/2.01.0021/SP/PB/DCKTR/DS/IX/2025 Tgl.23- 09-2025 dan Pengadaan Mobil SPPG Kecamatan Percut Sei Tuan, Pagu Rp. 485,606,356 Nomor Kontrak 602.3/01.03/2.01.0022/SP/PB/DCKTR-DS/IX/2025 Tgl 23- 09-2025.
Salah satu poin penting dalam pengaduan tersebut adalah dugaan ketidaksesuaian waktu pelaksanaan proyek dengan dasar hukum yang digunakan.
Berdasarkan informasi dan dokumen awal yang dihimpun, pembangunan SPPG diduga telah mulai dilaksanakan sekitar Agustus 2025.
Sementara itu, Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis baru ditetapkan dan mulai berlaku pada 17 November 2025. Perbedaan waktu tersebut menimbulkan sejumlah pertanyaan yang harus dijawab melalui pemeriksaan dokumen: Apa dasar hukum yang digunakan ketika proyek mulai dilaksanakan? Siapa pihak yang mengusulkan dan memberikan arahan pelaksanaan kegiatan?Bagaimana proses penganggaran dan penetapan kegiatan dilakukan? Apakah Pembangunan SPPG yang menelan uang rakyat sebesar 4miliar sudah melalui tender pada sistem LPSE? Apakah pengadaan mobil dan peralatan SPPG telah melalui mekanisme E-Katalog apada sistem LPSE? Apakah seluruh tahapan telah sesuai dengan regulasi yang berlaku pada saat itu?.
Kejatisu harus mendalami dugaan keterlibatan sejumlah pejabat dan pihak terkait dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta penentuan penyedia karena itu menggunakan anggaran APBD Deli Serdang. Beberapa nama yang tercantum dalam dokumen pengaduan disamarkan menggunakan inisial, di antaranya Oknum Pejabat dinas Cikataru Deli Serdang R dan A.M,. Oknum Pejabat PBJ A.P.S, serta adanya Oknum pejabat instansi vertikal G.A.S., dan J.C.S.
Gempar Sumut meminta pemeriksaan dilakukan secara objektif untuk mengetahui apakah terdapat tindakan melampaui kewenangan, konflik kepentingan, pengarahan penyedia, atau intervensi dalam proses pengadaan.Selain itu, dugaan keterkaitan CV S.S. sebagai pihak pelaksana juga diminta untuk ditelusuri melalui pemeriksaan sistem upload di sistem LPSE berupa Dokumen Kualifikasi, Teknis, Administrasi, Konsultan, dan Penawaran, serta pemeriksaan dokumen kontrak, proses pemilihan penyedia, pembayaran, serta hubungan para pihak yang berkaitan dengan kegiatan tersebut.( Wan)
EDITOR : Putra











