POSMETRO MEDAN – Keberadaan proyek angkutan Bus Rapid Transit (BRT) trayek Medan, Binjai, Deliserdang (Mebidang) di Kota Medan yang dinilai akan menjadi beban Pemko Medan karena harus menanggung biaya operasional cukup besar terus menuai kritik.
Kali ini dari anggota Komisi IV DPRD Medan Lailatul Badri menyoroti dan mendorong Wali Kota Medan Rico Waas melakukan upaya agar dapat meminimalisir beban APBD Pemko Medan nantinya.
Menurut Lailatul Badri asal politisi PKB, Upaya yang akan dilakukan Wali Kota dinilai sangat berarti. Sehingga antinya biaya operasinal BRT tidak hanya ditanggung Pemko Medan melainkan adanya kolaborasi yang saling mempertimbangkan kemampuan.
“Kami di DPRD Medan mendorong bahkan mendukung penuh langkah Wali Kota Medan minta kolaborasi ke Kementerian Perhubungan Darat di Jakarta terkait pembiayaan biaya operasional dan pemeliharaan BRT ke depannya,” sebut Lailatul Badri yang akrab disapa Lela itu, Rabu (2/9/2026).
“Setelah dilakukan perkiraan, nantinya APBD Pemko akan terkuras sekitar Rp 500 miliar setiap tahunnya untuk biaya operasional BRT. Ini kan patut disikapi secara serius.” sambung Lela.
Untuk itu tambah Lela, dianya mendukung Wali Kota Medan yang sedang mengupayakan minta kolaborasi terkait dana pemeliharaan dan operasioanl dari Kementerian. “Atau apa solusi lain yang tidak akan membebani APBD Pemko Medan. Karena nantinya dipastikan menggangu anggaran belanja di Pemko Medan” sebutnya.
Dengan adanya dana kementrian Rp1.9 triliun untuk BRT yang sedang berjalan di kota Medan pastinya nanti memakan dana yang tidak sedikit. Hal ini tentu saja mengganggu anggaran yang ada di kota medan
Diketahui sebelumnya proyek BRT oleh Kementerian Perhubungan Darat di Kota Medan dinilai akan menjadi beban besar bagi penggunaan anggaran Pemko Medan. Sebab, untuk merealisasikan proyek dimaksud akan menguras APBD Pemko Medan sekitar Rp500 miliar per tahun.
Untuk saat ini saja dengan pengoperasian 60 Bus listrik. Pemko Medan harus devisit anggaran sekitar Rp81 Miliar. Konon nanti untuk proyek BRT harus memenuhi jumlah unit bus 250 unit maka Pemko Medan harus devisit anggaran Rp500 miliar.
Sebelumnya saat rapat di Komisi IV, telah direkomendasikan agar Pemko Medan melakukan kajian ulang sebelum menyetujuinya. Dalam pengambilan keputusan nantinya supaya DPRD Medan dilibatkan selaku pengawasan anggaran.
Sebagaimana penjelasan Kepala Dinas Perhubungan Irsan Idris Nasution, untuk mendukung proyek BRT, Pemko Medan akan menambah jumlah unit bus sekitar 250 unit. Sementara dalam pengoperasian saat ini dengan jumlah 60 unit bus Pemko Medan sudah menanggung beban anggaran sebesar Rp81 Miliar per tahun.
Namun kata Idris, untuk biaya penambahan jumlah unit bus dan kelanjutan berikutnya belum diputuskan. “Pemko Medan sedang berusaha kordinasi dengan Kementerian Perhubungan agar beban itu tidak ditanggung Pemko Medan,” terang Idris saat rapat di Komisi IV.
Disampaikan Irsan Idris, proyek BRT direncanakan akan selesai Juli 2027. Adapun tujuan proyek dimaksud untuk mengurai kemacetan di Kota Medan dalam jangka panjang. Dimana secara perlahan pengguna mobil pribadi diharapkan supaya meninggalkan mobil pribadi. (*)
Editor: Ali Amrizal
