POSMETRO MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Afif Nasution menegur Bupati Deliserdang Asri Ludin Tambunan terkait Kabupaten Deliserdang yang tidak tercapai Universal Health Coverage (UHC) Prioritas.
Bobby bahkan mengaku, kecewa dan merasa sedih tidak tercapainya UHC Prioritas.
“Deliserdang ini pak, Deliserdang. Bupati Deliserdang, gak UHC, UHC juga ini. Padahal katanya komitmennya kemarin sudah mau UHC,” kata Bobby yang dilihat dalam Instagram (IG) pribadinya, Kamis (15/1).
Kegiatan yang merupakan bahagian rapat pemaparan evaluasi pasca launching penerapan UHC Prioritas antara Gubernur Bobby dengan 33 Kepala Daerah Kabupaten/kota di Sumut lewat Zoom, Selasa (13/1).
Selanjutnya dalam vidio Bobby juga menyayangkan Walikota Binjai. ” Nah ini saya sangat sayangkan, pertama sekali sama kota Binjai ya, launching, tapi nyatanya di lapangan gak bisa dilaksanakan pak, karena Binjai belum masuk UHC Prioritas,” ujarnya.
Lalu Bobby meluapkan kekecewaannya khususnya kepada Bupati Deliserdang Asri Ludin Tambunan. Bahkan Bobby menyindir terkait hutang Dana Bagi Hasil (DBH) yang dibayarkan full kepada Pemkab Deliserdang. Tapi, tidak menjalankan program prioritas dari Gubernur Sumut terkait UHC prioritas di Kabupaten Deli Serdang.
“Boleh lah pak kecewa sama sedih sedikit nih, Deliserdang ini pak, Bupati Deliserdang kita sudah komit dari awal hutang yang kami miliki kepada Kabupaten/kota mulai dari tahun 2023, kami coba full kan membayar hutang ini (DBH), tapi tolong program-program prioritas yang menjadi kesepakatan kita tolong dilaksanakan juga pak,” katanya.
Bobby membeberkan, bahwa DBH yang dibagikan atau disalurkan ke Kabupaten Deliserdang, yang nilai terbesar dibandingkan daerah yang lain. Tapi, tidak menjalankan program berobat gratis dengan optimal di Kabupaten Deliserdang.
“Tiap kali kita laksanakan pembayaran, Deliserdang menjadi daerah Kabupaten terbesar, selalu menjadi kabupaten terbesar yang kita salurkan dananya, karena penduduknya paling tinggi setelah Kota Medan tapi pelaksanaan UHC tidak terlaksana dengan baik pak,” ujarnya.
Bobby mengakui, dari 33 Kabupaten/kota ada 11 yang sebenarnya belum masuk UHC Prioritas, tapi secara provinsi tetap masuk kategori UHC karena dari jumlah penduduk dan keaktifannya.
“Artinya bapak/ibu kepala daerah Bupati/walikota dari 34 Kabupaten/kota yang punya KTP Sumatera Utara masyarakat bapak/ibu yang 11 ini walaupun KTP-nya Sumatera Utara contohnya berobat di Deliserdang saja daerah tetangganya ngak bisa pak. Kalah sama daerah yang terkena bencana saja masih bisa. Masa komitmennya kalah dengan daerah yang terkena bencana, apalagi mohon maaf ini Nias saja komitmennya masih oke sampai dengan hari ini pak ya,” akunya.
Kekecewaan Bobby kepada Bupati Deliserdang, memiliki dasar. Apa lagi, Pemprov Sumut secara resmi meluncurkan UHC Prioritas, Program Berobat Gratis (Probis) Sumut Berkah di Graha Bhineka Perkasa Jaya, Jalan Negara, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Senin 29 September 2025.
“Saya sudah sampaikan pada saat kemarin launching, silahkan saja pak ini mau bapak pamerkan menjadi program bapak silahkan saja, saya nggak akan ada bilang, oh itu program saya, progam gubernur, program provinsi,” katanya.
Bobby pun tidak mempermasalahkan bila program UHC Prioritas berhasil, itu atas keberhasilan Bupati/Walikota memimpin daerah masing-masing.
“Silahkan Bapak menyampaikan kalau ini hasil kerja keras memang nyatanya hasil kerja keras dari para bupati dan walikota di daerahnya masing-masing. Tolong pak kita sama-sama tahu keterbatasan keuangan kita masing-masing, tapi tolong pak kesehatan ini bagian urusan wajib benar-benar dijadikan prioritas lah pak. Ini yang sama-sama perlu kita penuhi untuk kebaikan masyarakat kita semua yang ada di Sumatera Utara,” tutup Bobby.
Sementara Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Deli Serdang Dedi Maswardy, S.Sos., MAP ketika diwawancarai menanggapi pernyataan Gubernur Bobby mengakui bahwa Deliserdang belum UHC Prioritas, namun sudah UHC.”Kita sudah UHC, UHC prioritas belum,” katanya pada wartawan dilansir Jumat(16/1/2025)
Dedi mengakui, kendala Kabupaten Deliserdang UHC Prioritas karena anggaran. “Tergantung uang kita, karenakan kita butuh dua ratus sembilan puluh sekian kalau UHC Prioritas yang lalukan dana kita tidak cukup, makanya kita upayakan tahun ini,” akunya.
Sedangkan Plt Kadis Kominfostan Deliserdang, Anwar Sadat Siregar menjelaskan, potongan video pada konten di akun “bobbynst” adalah rangkaian dialog antara Pak Gubernur Sumatera Utara bersama 33 Kepala Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2026 pukul 15.00 – 16.00 Wib via zoom.
Disebut dalam zoom tersebut Gubernur memaparkan evaluasi pasca launching Sumut menerapkan UHC Prioritas dan diakui memang ada 11 Kabupaten/Kota yang masih status UHC saja belum menjadi UHC Prioritas.
“Pemkab Deliserdang memang sudah status UHC di tahun 2025 dan direncanakan akan menjadi UHC Prioritas pada tahun 2027,” kata Anwar.
Anwar menyebut, menindaklanjuti arahan Gubernur Sumatera Utara agar membantu Pemprovsu dalam capaian implementasi UHC Prioritas di tahun 2026, maka Bupati Deliserdang mengeluarkan 6 (enam) kebijakan untuk mendukung implementasi UHC Prioritas Provinsi Sumatera Utara.
Pertama, memastikan 818.037 jiwa masyarakat Deli Serdang yang masuk dalam kategori desil 1 sampai desil 5, agar terdaftar dalam BPJS Kesehatan. Kedua, memverifikasi 524.158 peserta BPJS Kesehatan di Deliserdang yang non aktif.
Ketiga, memverifikasi 86.520 jiwa yang saat ini tidak terdata dalam BPJS Kesehatan. Kemudian keempat, melakukan pembayaran kepada peserta BPJS yang telah mendaftar di Dinsos dan telah diverifikasi/validasi. Kelima, masyarakat yang belum bisa dibayar kepesertaan BPJS Kesehatan melalui APBD Pemkab Deliserdang akan diajukan ke Pemerintah Pusat dan Pemprovsu.
“Keenam, selain itu juga Pemkab Deli Serdang membentuk Tim Pengawasan Kafe, Rumah Makan dan Restoran terdiri dari Dinas PMPTSP, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Pariwisata, Dinas Perindag, Dinas Lingkungan Hidup dan Satpol PP untuk melakukan pengawasan kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan bagi karyawan kafe, rumah makan dan restoran di Kecamatan Percut Sei Tuan, Lubuk Pakam, Tanjung Morawa, Patumbak, Deli Tua, Labuhan Deli, Batang Kuis, Hamparan Perak, Pancur Batu, Beringin dan Sunggal,” pungkasnya.
EDITOR : Putra
