Pemko Tebing Tinggi Bersama Stakeholder Terkait Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi

oleh
Pemerintah Kota (Pemko) Tebing Tinggi bersama stakeholder (pemangku kepentingan) terkait mengikuti rapat koordinasi (rakor) pengendalian inflasi secara virtual, Senin (25/9/2023).
Pemerintah Kota (Pemko) Tebing Tinggi bersama stakeholder (pemangku kepentingan) terkait mengikuti rapat koordinasi (rakor) pengendalian inflasi secara virtual, Senin (25/9/2023).

Posmetromedan.com – Pemerintah Kota (Pemko) Tebing Tinggi bersama stakeholder (pemangku kepentingan) terkait mengikuti rapat koordinasi (rakor) pengendalian inflasi secara virtual, Senin (25/9/2023).

Rakor dipimpin Mendagri RI Jend.Pol.Purn. Muhammad Tito Karnavian, dan diikuti Penjabat (Pj.) Wali Kota Tebing Tinggi Drs. Syarmadani, M.Si. di ruang kerja Gedung Balai Kota serta diikuti Kepala Daerah, Gubernur, Bupati, Wali Kota dan Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) serta TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah) di daerah masing-masing.

Dalam arahan, Mendagri RI mengatakan situasi di dunia saat ini masih sangat dinamis dan inflasi masih terjadi di beberapa negara besar, salah satunya Amerika Serikat.

“Di Amerika Serikat, mereka menaikkan suku bunga federalnya untuk mengendalikan inflasi, yang mereka targetkan bisa dikendalikan, namun sampai hari ini masih kesulitan,” ujar Mendagri RI.

BACA JUGA..  Diduga Sebar Hoax, Oknum ASN Pemkab Simalungun akan Segera Dilaporkan

Lanjut Mendagri RI, beberapa negara lain di Eropa juga mengalami inflasi bahkan resesi, dan negera-negara Uni Soviet sudah membatasi energi, tidak hanya gas, tetapi juga solar diesel dan bensin.

“Sedangkan di negara kita, di samping Bank Indonesia melakukan pengendalian, memonitoring suku bunga dan menjaga stabilitas harga nilai tukar rupiah terhadap dollar, kita juga melakukan pengendalian skala mikro seperti Covid-19, yaitu setiap daerah mengendalikan inflasi daerahnya masing-masing dengan berbagai instrumen yang ada, ditambah dukungan dari Pemerintah Pusat,” urai Mendagri RI.

Sementara itu, Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan mayoritas kabupaten dan kota yang mengalami kenaikan indeks perkembangan harga (IPH) di pekan ketiga disumbang oleh kenaikan harga beras. Jumlah daerah yang mengalami kenaikan IPH juga bertambah dibandingkan pekan sebelumnya.

BACA JUGA..  Pimpin Rakor Pengendalian Inflasi, Irjen Kemendagri: IPH Tinggi Bagian Penyebab Utamanya

“Dibandingkan pekan sebelumnya jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga beras terus mengalami kenaikan, minggu lalu hanya 263 kabupaten/kota, minggu ketiga bulan September ini mencapai 284 kabupaten/kota,” jelas Plt. Kepala BPS.

Plt. Kepala BPS juga mengungkapkan pada Agustus 2023, beras memberikan andil inflasi terbesar yaitu sebesar 0,05 persen.

“Pada September hingga November 2023, produksi beras nasional diperkirakan lebih rendah dari total kebutuhan konsumsi beras yang mencapai 2,55 juta ton per bulan,” ungkap Plt. Kepala BPS.

BACA JUGA..  Pj Bupati Langkat Sidak ke Desa Tanjung Jati, Ini Pesannya

Adapun, catatan BPS menyebutkan bahwa inflasi harga beras secara tahunan pada Agustus 2023 sebesar 13,76 persen (year-on-year/yoy) menjadi yang tertinggi sejak Oktober 2015.

Turut hadir mendampingi Pj. Wali Kota, Kadis Ketapang dan Pertanian Marimbun Marpaung, SP., M.Si., Kadis Perdagangan, Koperasi dan UKM Zahidin, S.Pd., M.Pd., Kadisnakerperin Ir. Iboy Hutapea, Kadis Sosial Drs. Khairil Anwar, M.Si., Kepala BPS Ir. Ida Suswati, M.Si., Kabag Perekonomian dan SDA Ir. Nasrullah, Plt. Kabag Prokopim Faisal Ahmad, S.Ag., perwakilan OPD terkait, tim aptika dan tim peliputan Diskominfo.

REPORTER: Ridwan Manurung
EDITOR: Mangampu Sormin