MANDIRI SYARIAH

Dukung Berdirinya UINSU Tebingtinggi, Pemko Ucapakan Terimakasih kepada Tokoh dan Masyarakat

oleh -994 views

EPAPER

POSMETROMEDAN.com-Proses rencana pembangunan UINSU antara Pemko Tebingtinggi dan Kemenag melalui UINSU sudah sampai pada tahap proses menunggu rekomendasi persetujuan DPRD Kota Tebingtinggi.

Dukungan, semangat dan masukan mengalir sembari menunggu tahap  akhir persetujuan DPRD Kota Tebingtinggi.

“Terkait hal tindak lanjut UINSU di Tebingtinggi, Pemko Tebingtinggi sampaikan terima kasih kepada segala dukungan baik dari tokoh masyarakat, pendidikan, politik begitu juga atas segala masukan-masukan yang disampaikan,” ucap Kadis Kominfo, Dedi P. Siagian S.STP, M.Si kepada awak media di Kantor Diskominfo Tebingtinggi, Sabtu (30/1).

Mengenai tahapan hibah, Dedi menambahkan bahwa proses hibah barang milik daerah atau aset terkait hal ini selain melihat kemanfaatannya, proses ini juga sudah mengikuti prosedur dan peraturan yang berlaku.

BACA JUGA..  Ditagih Bayar Minuman, Polisi Binjai Obral Peluru di De 'Tonga

Di antaranya adalah Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan perubahannya dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Barang Milik Derah.

“Proses dan tahapan harus mengadopsi regulasi yang ada meskipun bukan kepada komersil tapi sesama instasi Pemerintah, regulasi harus kita taati,” tutur juru bicara (Jubir) Pemko Tebingtinggi ini.

BACA JUGA..  Bupati Sergai Ajak Masyarakat Tionghoa Jaga Kerukunan Umat

Ditegaskan Dedi, sesuai Permendagri No. 19 Tahun 2016 tertulis bahwa Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah, dalam hal ini Wali Kota memiliki kewenangan dalam menentukan kebijakan pengelolaan barang milik daerahnya, karena sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah.

“Terkait hibah ini tentunya diawali dengan adanya usulan pemohon dan termohon, persiapan, pembentukan tim, perencanaan, pencatatan hingga perhitungan dan penilaian aset hibahnya,” jabar Dedi.

“Setelah itu baru diketahui apakah aset tersebut memerlukan persetujuan DPRD atau tidak. Karena berdasarkan Permendagri tersebut nilai lebih dari 5 milyar harus persetujuan Kepala Daerah dan DPRD dan jika dibawah 5 milyar maka persetujuan kepala daerah saja dalam hal ini wali kota,” sambungnya.

BACA JUGA..  Dimas Tri Adji Usulkan Subsidi Uang Sekolah

Menurut Dedi, kebijakan ini untuk mendukung Pemerintah terlebih Pemko Tebingtinggi untuk mewujudkan visi misi Kota Tebingtinggi, meningkatkan kualitas pendidikan, membangun kota jasa terlebih sektor pendidikan serta impactnya disektor perekonomian.

“Sekali lagi Pemko Tebingtinggi ucapkan terima kasih kepada seluruh unsur yang telah mendukung demi pembangunan di kota kita,” pungkasnya.(mag-1)