POSMETRO MEDAN – Bupati Humbang Hasundutan (Humbahas), Provinsi Sumatera Utara Oloan Paniaran Nababan dinilai telah gagal dalam membina seluruh OPD untuk transparansi dalam keterbukaan informasi publik kepada masyarakat.
Hal itu disebabkan, Sekretaris Daerah Chiristision Marbun , dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Humbahas, Resva Panjaitan menutup-nutupi realisasi APBD Humbahas tahun anggaran 2026 per 24 Oktober kepada media.
Itu disampaikan, sejumlah elemen masyarakat kepada wartawan, Kamis (12/11/2026), di Doloksanggul.
Seperti disampaikan oleh, Erikson Simbolon, salah satu tokoh masyarakat. Ia mengatakan, Bupati Oloan telah gagal membina organisasi perangkat daerahnya (OPD) dalam indikator ketidakadanya transparansi, dan keterbukaan informasi.
Sebab, sebagai pejabat, Sekda dan Kepala Badan PKPD yang diangkat oleh Oloan tidak memahami bahwa informasi yang dibutuhkan wartawan merupakan kebutuhan masyarakat.
Padahal, lanjutnya, kerja wartawan membantu pemerintah dalam mengakses lebih luas informasi sehingga masyarakat dapat mengetahui apa-apa saja capaian kinerja pemerintah selama ini.
” Dan, tugas wartawanlah yang menjadi saluran penyampaian,” katanya.
Pun begitu, menurutnya, ketertutupan informasi anggaran memberi ruang luas untuk memanipulasi data ataupun mark-up demi kepentingan ataupun kelompok.
” Kenapa tidak terbuka, kalau dirahasiakan berarti ada hal yang mencurigakan,” ujarnya.
Demikian, lanjut dia, Bupati Humbahas Oloan Nababan diharapkan membina agar pimpinan OPD bersifat terbuka dan transparan, apalagi menyangkut APBD.
” Karena APBD adalah anggaran yg menyangkut hajat masyarakat humbahas. Jika ditutupi atau dirahasiakan tentu menimbulkan kecurigaan,” ujarnya.
Kegagalan itu juga disampaikan, Ketua DPD LSM Pembela Kemerdekaan Rakyat (PAKAR) Kabupaten Humbahas, Sudirno Lumbangaol.
Dikatakannya, tindakan menutup-nutupi data serapan atau realisasi APBD merupakan pelanggaran prinsip transparansi pengelolaan keuangan negara.
Karena, sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan regulasi pengelolaan keuangan daerah, dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan realisasinya adalah informasi publik yang wajib dibuka serta dapat diakses oleh masyarakat.
” Dasar hukum transparansi APBD, mulai UU no 14 tahun 2008, PP 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD,” sebutnya.
Menurutnya, sebagai pejabat menutup-nutupi APBD memicu kecurigaan maladminitrasi dan korupsi. ” Ketertutupan data sering kali mengindikasikan adanya program fiktif, penggelembungan anggaran, atau belanja yang tidak tepat sasaran di penghujung anggaran,” katanya.
Kemudian, menutup-nutupi APBD bisa menghambat pengawasan publik. Masyarakat, media, dan lembaga swadaya masyarakat tidak dapat mengawal, apakah anggaran benar-benar terserap untuk layanan dasar pendidikan, kesehatan, infrastruktur, atau hanya habis untuk belanja birokrasi.
” Dalam praktiknya, evaluasi terhadap pembinaan OPD tampaknya tidak pernah dilakukan oleh Bupati Oloan. Padahal, itu menjadi dasar bagi Oloan untuk melakukan mutasi ataupun mencopot OPD yang tidak mampu memenuhi target kinerja,” katanya.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), hingga sampai saat ini belum merilis secara terbuka serapan anggaran APBD 2026 per 24 Oktober.
Upaya konfirmasi telah dilakukan sejak, 28 Oktober 2026.
Awak media, telah menghubungi Sekretaris Daerah Chiristision Marbun melalui via pesan WhatsApp, namun tak mendapat respon.
Konfirmasi juga diarahkan kepada Kepala Badan PKPD Resva Panjaitan, namun juga tidak mendapat respon.
Konfirmasi juga dilayangkan kepada Kepala Dinas Kominfo Andrianus Mahulae.
Saat itu, Andrianus menyampaikan , bahwa konfirmasi awak media akan disampaikan kepada Kepala Badan PKPD.
” Selamat sore Amang. Hukoordinasihon pe tu Ibu Ka.BPKPD. Mlt,” singkatnya menjawab.
Namun, hingga berita ini diturunkan tidak mau menjawab atas pertanyaan yang diajukan lagi.ds
