POSMETROMEDAN.COM – Gerakan Mahasiswa dan Masyarakat serta gabungan kelompok mahasiswa dan masyarakat (Geramm, FKMP dan Katiber) Kota Tebingtinggi beraudiensi ke kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tebingtinggi mempertanyakan sejumlah issu yang berkaitan dengan pertanggungjawaban dan transparansi penggunaan anggaran pada dinas tersebut.
Mereka diterima oleh Kepala Dinas Pendidikan Pardamean Siregar dan staffnya di ruang rapat Dinas Pendidikan di Jl.Kolonel Yos SudarsoTebingtinggi, Selasa 18/08/2020.
Sejumlah Issu sentral yang dibahas pada pertemuan itu menurut Fahrul Ridho Sekjen Geramm pada media ini, sangat berpengaruh kepada kelanjutan pembangunan pendidikan, kesehatan dan ekonomi masyarakat Tebingtinggi.
Geramm sebagai perwakilan mahasiswa dan masyarakat meminta Kadisdik Pardamean Siregar agar bertanggungjawab atas penggunaan anggaran APBN/APBD dan anggaran penanganan Covid 19 yang menurut hasil investigasi Geramm diduga tidak akuntabel dan transparan.
“Sebut saja penggunaan anggaran Covid 19 pada Dinas Pendidikan yang berjumlah diatas dua miliar rupiah yang oleh pengguna anggaran yakni Kadisdik dipergunakan untuk pembuatan proyek wastafel di sekolah-sekolah, pembuatan wastafel ini menurut investigasi Geramm sarat dengan prilaku KKN dan kecil mamfaatnya dalam pencegahan maupun penanganan penyebaran virus corona, lebih baik anggaran tersebut digunakan untuk menyediakan wifi gratis bagi ribuan siswa yang saat ini harus dituntut belajar secara daring, itu lebih bermamfaat,” kata Ridho.
Selanjutnya menurut Ridho hal yang dipertanyakan kepada Kadisdik adalah pertanggungjawaban penggunaan anggaran dari dana BOS yakni pengadaan buku panduan SD dan SMP yang saat ini sedang disidik oleh Aparatur Penegak Hukum (APH) yakni Kejaksaan Negeri Tebingtinggi. Oleh Geramm, proses pengadaan buku tersebut diduga fiktif dan penuh rekayasa sehingga menimbulkan kuat dugaan KKN, yang disoroti selanjutnya oleh Geramm juga tentang proses tender RKB dan Laboratorium yang penuh dengan trik dan intrik secara kasat mata prilaku KKN dalam proses tendernya sangat vulgar.
“Kadisdik Pardamean Siregar menjawab satu persatu sangkaan dalam pertanyaan yang dilontarkan oleh mahasisa dan masyarakat dari kelompok Geramm,” jelas Ridho.
Menjawab pertanyaan Geramm, Kadisdik menjelaskan bahwa tentang bagaimana proses penggunaan dana Covid 19 begitu juga APBN/APBD paket proyek pada Dinas Pendidikan, sudah diserahkan mekanismenya kepada konsultan dan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ) yakni Rizal Ismanuddin.
Kadiadik Pardamean Siregar mengaku tidak mencampuri urusan PPBJ. Apakah ada dugaan KKN dalam melaksanakan tugasnya sebagai PPBJ Kadisdik mempersilahkan APH untuk mengusutnya dan jika bersalah silahkan tuntut sesuai proses hukum yang berlaku. Demikian juga tentang dugaan KKN pada proses tender RKB dan Labaratorium mekanismenya merupakan tanggungjawab POKJA karena mereka diangkat langsung oleh Walikota jika ada dugaan KKN silahkan tanyakan ke Walikota sembari mengatakan jika beliau tidak dapat mengintervensi proses tender tersebut.
Mendapat penjelasan dari Kadisdik, pihak Geramm meminta agar pejabat pengguna anggaran pada Dinas Pendidikan dapat bekerja dengan baik dan benar sesui hukum dan perundang – undangan dan mempergunakan uang negara yang di kelolanya sesuai peruntukannya dan untuk kepentingan umum.
“Apabila itu itu dapat dilakukan dengan benar, maka pelajar dan mahasiswa dikota Tebingtinggi akan langsung merasakan manfaat salahsatunya beasiswa. Untuk itu kami (Geramm) bertekad untuk memperjuangkan hak – hak sipil dalam aksi damai lanjutan jilid dua didepan gedung wakil rakyat, Rabu (19/08/2020) tujuannya agar KKN dan pelaku – pelakunya dituntut dihadapan hukum dan perundang – undangan yang berlaku, agar cita – cita masyarakat Tebingtinggi bebas KKN segera terwujud,” pungkas Ridho. (faisal)
