POSMETRO MEDAN – Sekertaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa ( PMD) Kabupaten Deli Serdang Yusri Azlan Nasution diduga memukul seorang Pegawai Wanita tua karena geram. Hal ini kini berperkara di Kepolisian karena dilaporkan korban
Informasi dihimpun, dalam kasus ini dilaporkan korban ke Polda Sumut dengan LP /B/1283/VIII/ 2026 / SPKT/ Polda Sumut tanggal 06 Agustus 2026 dengan pelapor Juli Hartuti (49) mantan bawahan terapor.
Pelapor adalah mantan PNS di Dinas PMD yang dipecat langsung oleh Bupati Asriludin Tambunan dalam perkara dugaan korupsi uang pungli dari pembayaran pajak kendaraan bermotor dinas yang di kelola PMD seperti sepeda motor para kepala desa.
Juli saat dikonfirmasi wartawan mengaku dipukul oleh terlapor dan sudah membuat pengaduan ke Polisi. Ia mengaku mengalami sakit dibagian muka dan mulut berdarah akibat dipukul oleh terlapor ( Sekdis PMD).
” Muka dan Kepalaku dipukulnya seingatku dua kali sampai mulutku berdarah,”ucapnya dilansir Selasa 11/8/2026.
Ibu lima anak satu cucu ini mengaku kalau Penganiayaan terjadi di teras Kantor Dinas PMD pada kamis 6/8/2026 sekitar pukul 06,20 Wib.
Sumber menyebutkan kasus pemukulan itu terjadi karena Juli Hartuti ketahuan sedang membawa dua karung berkas berisi Surat Surat Kendaraan dinas yang diduga barang bukti kejahatannya untuk diselamatkan, sementara sebelumnya sudah diingatkan Yusri kalau yang bersangkutan untuk diawasi agar tidak membawa dokumen apapun dari kantor.
Tapi saat suasana kantor PMD sepi, Juli diduga hendak mengamankan dua karung dokumen surat surat BPKB Kendaraan itu tapi ketahuan Yusri dan langsung menelponnya untuk mengembalikan dokumen tersebut. Karena diancam mau di lapor ke Polisi Juli datang membawa dokumen yang dibawanya. Dan begitu tiba terjadi keributan hingga berujung pemukulan pada Juli.
Kasus ini kini jadi bahan berita hangat di Lingkup Pemkab Deli Serdang saat ini. Dimana kasus penganiayaan terjadi akibat dugaan pungli dilakukan Oknum ASN Pemkab dari pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Kepala Desa. Hal ini terbongkar dan tidak tertutup kemungkinan di dinas lain juga hal seperti ini terjadi karena banyak dinas lain juga mengurus pajak kendaraan dinas seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian dan lainnya.( Wan)
EDITOR : Putra
