HUT NAGAN RAYA

Pilkada Serentak 2020, Medan Kategori Potensi Rusuh Sangat Rawan

oleh -104 views

posmetromedan.com – Kota Medan Provinsi Sumatra Utara, masuk dalam kategori sangat rawan dalam potensi terjadinya kerusuhan pada pelaksanaan Pilkada serentak 9 Desember 2020 mendatang. Karenanya masalah keamanan dalam pelaksanaan Pilkada Kota Medan, terus dipantau kepolisian.

Hal itu dipaparkan Kapolri Jenderal Idham Azis pada rapat koordinasi khusus (Rakorsus) tingkat menteri secara virtual, Rabu (9/9).

Selain itu, terdapat beberapa daerah di Sumut yang masuk dalam kategori rawan Pilkada, seperti Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Nias Selatan, Kota Pematang Siantar dan Kota Binjai.

BACA JUGA..  Dikabarkan Asren Nasution Dilantik Hari Ini Jadi Pjs Wali Kota Medan

“Ada daerah rawan dan sangat rawan berdasarkan indikator-indikator yang kami susun, Medan dan Batam itu masuk ke kategori sangat rawan. Tetapi kita tentu sudah mengantisipasi ini dengan mempersiapkan personel yang cukup,” kata Idham.

Sementara itu, Kepala Biro Otda Setdaprov Sumut, Basarin Tanjung, mengatakan akan dibentuk tim pengamanan untuk jadwal-jadwal yang rawan seperti penetapan pasangan calon, perhitungan suara, kampanye, pemungutan dan pengumuman.

BACA JUGA..  Akhyar Nasution Tegaskan Eks TBSU Tetap Jadi Tempat Pengembangan Kesenian & Kebudayaan

“Ada timnya untuk mengamankan hari-hari tertentu yang dianggap rawan. Polanya tentunya nanti bersama Polda, TNI, Pemprov akan merumuskannya bersama. Yang pasti kita berupaya sekuat tenaga karena Pilkada di Sumut relatif terkendali,” tambah Basarin.

Ikut dalam Rakorsus, diantaranya Menkopolhukam Mahfud MD, Mendagri Tito Karnavian, Ketua KPU Arief Budiman, Ketua Bawaslu Abhan dan Kapala BNPB Doni Manardo, dan Jaksa Agung RI Burhanuddin.

BACA JUGA..  Pemko Medan Terima Penyerahan PSU Dari PT Surya Daindo Harmoni

Dari Sumut, antara lain diikuti Asisten Administrasi Umum Pemprov Sumut, M Fitriyus, Wakapolda Sumut, Brigjen Pol Dadang Hartanto, Kepala BIN Daerah Sumut, Ruruh Setya Wibawa dan komisioner KPU provinsi, kabupaten/kota dan kepala daerah. (smg/ali)