SERGAI – Berbagai dugaan tindak pidana korupsi di Dinas Kesehatan Pemerintahan Serdang Bedagai (Pemkab Sergai), terus disoroti berbagai pihak.
Teranyar, kelompok mahasiswa melakukan demo ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu). Mereka meminta Kejatisu agar Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan dr Bulan Simanungkalit, dipanggil dan diperiksa selaku penanggungjawab dinas tersebut.
Saat itu, Persatuan Mahasiswa Sumatera Utara (Pema Sumut) menyuarakan dugaan korupsi terkait APBD yang dikelola dr Bulan di dinas nya.
“Kami datang ke sini untuk meminta Kejatisu memanggil dan memeriksa Kadis Kesehatan Sergai terkait pengelolaan anggaran di dinas itu,” kata Sahnan Siregar, selaku Korlap demo Pema Sumut, Kamis (29/8).
Pema Sumut menyebut, dr Bulan Simanungkalit lah yang patut diperiksa terkait pengalokasian anggaran tersebut.
“Pasalnya beberapa pekerjaan di dinas tersebut yang bersumber dari APBD setempat diduga penuh KKN dan di intervensi Kadisnya,” beber Sahnan.
Diketahui, anggaran Dinas Kesehatan Sergai yang terpublis di sistem informasi rancangan umum pengadaan, menurut Syawal, totalnya Rp 79.388.000.000. Dengan rincian penyedia sebanyak 14 kegiatan dengan jumlah Rp 21.027.000.000.
“Sedangkan untuk swakelola 67 kegiatan dengan jumlah Rp 58.360.000.000. Ini kan aneh bisa swakelola yang lebih besar. Anggaran ini rawan dengan tindak pidana korupsi,” cetusnya.
Pema Sumut meminta elemen masyarakat di Kabupaten Sergai pro-aktif untuk mengawasi anggaran Dinas Kesehatan yang lebih banyak dikelolah internal PNS. “Ini modus. Kita minta masyarakat ikut mengawasinya, anggaran kesehatan harus lebih besar untuk masyarakat,” serunya.
Menanggapi aksi mahasiswa, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejatisu Sumanggar Siagian, berjanji secepatnya menindaklanjuti aspirasi massa pendemo. “Secepatnya kita sampaikan ke pimpinan,” kata Sumanggar saat itu.
Menindaklanjuti janji Kasipenkum Kejatisu, Sumanggar Siagian beberapa minggu lalu, kemarin Posmetro Medan kembali menanyakan hal tersebut. Tetapi, hingga berita ini dibuat, Sumanggar belum melaporkannya ke pimpinan sesuai janjinya kepada massa pendemo, Pema Sumut.
Hal itu diketahui saat Posmetro Medan mengkonfirmasikannya kepada Kepala Seksi Penyidikan Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejatisu, Odit SH.
Odit SH mengaku hingga sekarang pihaknya belum menerima laporan dari Sumanggar. Odit SH mengaku masih menunggu laporan dugaan korupsi di Dinkes Sergai seperti yang diorasikan para mahasiswa beberapa waktu lalu.
Odit mengaku, siap mengeluarkan surat perintah penyelidikan (Sprint Lid) atas dugaan di Dinkes Pemkab Sergai, apabila laporan itu sudah masuk ke pihaknya.
“Kita belum terima laporan soal aksi demo kemarin. Belum ada kita melakukan penyelidikan,” jawab Odit ketika dihubungi melalui telepon selulernya, kemarin.
Informasi yang diperoleh Posmetro Medan, bahwa setiap aksi demo yang datang ke Kejatisu, prosedurnya pihak Penkum memberikan laporan kepada pimpinan. Laporan yang disampaikan akan ditelaah oleh tim. Hasil telaah tim itulah yang dijadikan dasar untuk dikeluarkannya sprint penyelidikan.
Seperti dalam beberapa edisi pemberitaan Posmetro Medan, dugaan KKN di sejumlah proyek Dinkes Sergai mencuat. Selain dugaan permainan anggaran APBD dalam pengalokasiannya ke bebebrapa proyek, juga soal pembangunan gedung Instalasi Farmasi RSU Sergai.
Gedung instalasi farmasi itu, saat ini sedang berjalan pembangunannya di atas lahan RTH kompleks perkantoran Bupati Sergai.
Selain lahannya mendapat sorotan tajam dari berbagai lapisan masyarakat, proses tender pekerjaan itu juga sangat kuat dugaan dipenuhi praktek KKN.
Dimana saat proses tender berlangsung pihak ULP Pemkab Sergai sudah mensetting pemenang tender, yaitu CV Matio New Generation Corporation (CV MNGC).
Dimana bos CV MNGC ini adalah seorang pengusaha panglong di Kampung Pon, Sergai yang sudah menjadi rahasia umum adalah orang kepercayaan pucuk pimpinan di Pemkab Sergai, dalam pengerjaan berbagai proyek konstruksi.
Padahal saat Posmetro Medan berselancar ke laman situs LPSE Pemkab Sergai, disana terlihat CV MNGC adalah penawar tertinggi dari proyek yang bersumber dana bantuan Pemerinta Pusat sebesar Rp 4 miliar.
Selain berbagai dugaan kecurangan diatas, efek pembangunan gedung instalasi farmasi itu kini memaksa para ASN yang saban hari bekerja di kantor Bupati harus saling rebut parkir. Karena lahan RTH tersebut sebelumnya lahan parkir para pegawai, masyarakat juga pejabat utama di Pemkab Sergai.
Masyarat Sergai hingga kini tetap menunggu tindakan penegak hukum atas berbagai kecurangan dan efek negatip pembangunan tersebut. (sal/tob)
