Doli Indra Ajak Masyarakat Tingkatkan Kesadaran Wujudkan Trantibum

oleh
Anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi FPKS)l, H. Doli Indra Rangkuti saat menggelar Sosper, Minggu (22/11/2026).

POSMETRO MEDAN – Anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), H. Doli Indra Rangkuti, SE, mengajak masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum di lingkungan masing-masing.

Hal itu disampaikannya saat melaksanakan Sosialisasi Produk Hukum ke-XI Tahun Anggaran 2026 terkait Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantibum), yang dilaksanakan di Jalan Bersama Gang Matahari, Kelurahan Bandar Selamat, Kecamatan Medan Tembung, serta Jalan Pelita III Nomor 33, Kelurahan Sidorame Barat I, Kecamatan Medan Perjuangan, Minggu (22/11/2026).

Dalam kesempatan itu, Doli menegaskan bahwa Perda Trantibum merupakan salah satu instrumen penting pemerintah daerah untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tertib, nyaman, dan harmonis.

BACA JUGA..  Polres Tapsel Gelar Ops Zebra Toba 2026

“Karena itu, masyarakat perlu mengetahui serta memahami aturan yang telah ditetapkan agar dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari,” katanya.

Menurutnya, menjaga ketenteraman dan ketertiban umum bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif seluruh masyarakat.

“Setiap warga memiliki hak memperoleh lingkungan yang aman dan nyaman, sekaligus berkewajiban menghormati hak orang lain,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, Perda Nomor 10 Tahun 2021 mengatur berbagai aspek ketertiban, mulai dari penggunaan jalan dan fasilitas umum, lalu lintas, jalur hijau, taman, sungai dan saluran air, bangunan, tempat usaha, pariwisata, kesehatan, kependudukan hingga ketertiban sosial.

BACA JUGA..  2.400 Lowongan Pekerjaan Dibuka, Poliran Medan Career Expo Jadi Harapan

Doli juga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan tindakan yang mengganggu kepentingan umum, seperti menggunakan trotoar dan badan jalan secara tidak semestinya, membuang sampah ke saluran drainase, merusak fasilitas umum, maupun melakukan aktivitas yang mengganggu kenyamanan lingkungan.

Terkait aktivitas perdagangan dan usaha, ia meminta seluruh pelaku usaha mematuhi ketentuan yang berlaku. “Kegiatan ekonomi masyarakat harus tetap tumbuh, tetapi jangan sampai mengabaikan hak pengguna jalan maupun kepentingan warga lainnya,” katanya.

Lebih lanjut, Doli meminta Pemerintah Kota Medan melalui organisasi perangkat daerah terkait, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), agar konsisten melakukan pembinaan, pengawasan, dan penegakan Perda.

BACA JUGA..  Buka Peluang Inovasi Peserta PKP Jadi Kebijakan, Rico Waas: Ide Membangun Medan Bisa Datang dari Siapa Saja

“Penegakan aturan harus dilakukan secara adil dan tidak tebang pilih, dengan mengutamakan pendekatan humanis serta persuasif,” harapnya.

Ia menambahkan, masyarakat juga perlu memahami bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Perda dapat dikenakan sanksi administratif sesuai aturan yang berlaku. Karena itu, sosialisasi dan edukasi harus terus dilakukan agar warga tidak hanya mengetahui adanya aturan, tetapi juga memahami konsekuensi apabila melanggarnya.

“Medan yang aman, tertib, dan nyaman tidak bisa diwujudkan hanya oleh pemerintah. Dibutuhkan kesadaran, kepedulian, serta tanggung jawab bersama seluruh masyarakat,” pungkasnya. (*)

Editor: Ali Amrizal