POSMETROMEDAN.com- Dewan Pengurus Cabang Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (DPC SEMMI) Kabupaten Langkat bersama warga Kecamatan Kuala mengadukan dugaan ketidaksesuaian prosedur penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada Komisi III DPRD Langkat.
Pengaduan disampaikan dalam rapat yang digelar Komisi III DPRD Langkat di ruang rapat komisi, Jumat (6/2/2026).
Mahasiswa menilai proses pengajuan KUR di BRI Unit Kuala tidak sesuai ketentuan pemerintah karena masih mensyaratkan agunan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Kami menilai prosedur pinjaman KUR di BRI Unit Kuala tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Persyaratan agunan ini sangat menghambat perkembangan UMKM lokal,” ujar perwakilan mahasiswa.
Aspirasi mahasiswa dan masyarakat tersebut mendapat respons dari Ketua Komisi III DPRD Langkat, Pimanta Ginting, yang memimpin jalannya rapat. Rapat tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Koperasi dan Camat Kuala.
“Kami akan menindaklanjuti serta menyuarakan aspirasi mahasiswa dan masyarakat yang disampaikan hari ini,” tegas Pimanta Ginting.
Senada, Anggota Komisi III DPRD Langkat, Ahmad Senang menilai persoalan tersebut perlu menjadi perhatian serius dan harus ditindaklanjuti melalui rekomendasi resmi Komisi III demi melindungi kepentingan masyarakat.
Sementara Sekretaris Komisi III DPRD Langkat menyarankan agar pada rapat lanjutan turut diundang pihak Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) guna memperjelas regulasi dan mekanisme penyaluran KUR.
Namun, rapat tersebut belum menghasilkan kesimpulan karena pihak BRI Cabang Binjai dan BRI Unit Kuala yang diundang tidak hadir. Komisi III DPRD Langkat memastikan rapat lanjutan akan kembali digelar dengan menghadirkan seluruh pihak terkait.(*)
Reporter: M Alzi
Editor: Sahala
