POSMETRO MEDAN – Akademisi sekaligus tokoh masyarakat Langkat, Prof. Dr. Ir. Djohar Arifin Husin, memberikan pandangan mengenai kepemimpinan Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Langkat, Tiorita Br. Surbakti.
Menurutnya, keberlanjutan pemerintahan membutuhkan stabilitas kepemimpinan, konsistensi kebijakan, dan kemampuan membangun kolaborasi dengan seluruh unsur masyarakat.
Prof. Djohar menilai, amanah sebagai Plt. Bupati memiliki posisi strategis dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan secara efektif. Oleh karena itu, setiap langkah positif yang dilakukan dalam menjaga kesinambungan pembangunan dan merespons kebutuhan masyarakat patut diberikan apresiasi.
“Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, seorang pemimpin daerah tidak hanya bertugas menjaga keberlangsungan administrasi, tetapi juga harus mampu memastikan kebijakan pemerintah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Upaya yang telah dilakukan Plt. Bupati Langkat dalam menjalankan roda pemerintahan tentu patut kita apresiasi,” ujar Prof. Djohar.
Menurutnya, kepemimpinan yang efektif harus dibangun melalui pendekatan yang inklusif dan partisipatif. Pemerintah daerah perlu membuka ruang komunikasi dengan DPRD, tokoh agama, tokoh adat, akademisi, organisasi kemasyarakatan, insan pers, dunia usaha, pemuda, serta kelompok masyarakat lainnya.
Ia menambahkan bahwa dukungan terhadap kepemimpinan daerah tidak harus dimaknai sebagai sikap menerima seluruh kebijakan tanpa evaluasi. Dukungan yang sehat justru harus disertai kritik objektif, masukan berbasis data, dan pengawasan yang konstruktif agar kualitas kebijakan publik terus meningkat.
“Dukungan dan kritik bukanlah dua hal yang bertentangan. Keduanya merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Kebijakan yang baik perlu kita dukung, sedangkan hal-hal yang masih membutuhkan perbaikan harus disampaikan secara santun, rasional, dan bertanggung jawab,” jelasnya.
Prof. Djohar berharap Plt. Bupati Langkat terus memperkuat koordinasi antarlembaga, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menetapkan prioritas pembangunan berdasarkan kebutuhan riil masyarakat. Pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi masyarakat, dan perlindungan terhadap kelompok rentan harus menjadi perhatian bersama.
Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak dapat hanya diukur dari terlaksananya program pemerintah, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan masyarakat, meningkatnya kepercayaan publik, serta terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Pemerintah harus hadir sebagai institusi yang melayani dan memberikan solusi. Karena itu, kepemimpinan Plt. Bupati perlu terus diarahkan pada penguatan pelayanan, penyelesaian persoalan masyarakat, serta pembangunan yang adil dan berkelanjutan,” tuturnya.
Sebagai putra daerah, Prof. Djohar mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga persatuan dan suasana kondusif di Kabupaten Langkat. Perbedaan pandangan hendaknya ditempatkan sebagai kekayaan demokrasi, bukan sebagai alasan untuk mempertajam perpecahan.
“Kemajuan Langkat bukan hanya menjadi tanggung jawab kepala daerah atau pemerintah, melainkan tanggung jawab kolektif seluruh masyarakat. Dengan kepemimpinan yang terbuka, birokrasi yang profesional, serta partisipasi publik yang kuat, saya optimistis Kabupaten Langkat dapat bergerak menuju daerah yang semakin maju, sejahtera, berbudaya, dan bermartabat,” pungkas Prof. Djohar.
EDITOR : Putra
