Dugaan Korupsi Perawatan Mobil Dinas DPRD Deliserdang, 2 ASN dan Rekanan Tersangka

oleh
KORUPSI: Kasi Intelijen Kejari Deliserdang, Syahron Hasibuan saat menyampaikan status tersangka dua ASN dari Sekretariat DPRD dan satu rekanan. (Foto: Aswar/Posmetro Medan)

POSMETROMEDAN.com – Dugaan korupsi terhadap perawatan mobil dinas DPRD Deliserdang, menjadikan dua orang PNS dari Sekretariat DPRD Deliserdang dan seorang rekanan kerja ditetapkan sebagai tersangka.

Ditetapkannya ke dua dan satu rekanan menjadi tersangka adalah atas kasus penyimpangan atau penyalahgunaan keuangan perawatan mobil dinas di DPRD Deliserdang Tahun Anggaran 2018-2019, yang mengakibatkan kerugian negara sekira Rp1,3 miliar.

Penetapan itu disampaikan Kasi Intelijen Kejari Deliserdang, Syahron Hasibuan bersama Kasi Pidsus Eduward Sibagariang, kepada wartawan, Kamis (9/12) di Kejari Deliserdang di Lubukpakam, sesuai dengan keputusan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Deliserdang, Dr Jabal Nur SH MH, nomor B-5298, 5299, 5300/L.2.14.4/Fd.1/12/2021 tanggal 7 Desember 2021.

Ketiga tersangka adalah berinsial IPH selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) perawatan kendaraan bermotor dinas, RTA selaku bendara pengeluaran, keduanya adalah ASN (Aparatur Sipil Negara), dan seorang rekanan berinsial JL selaku direktur CV M.

Disebutkan, dalam pemeliharaan rutin/berkala kenderaan dinas pada Sekretariat DPRD Deliserdang Tahun 2018 dan Tahun 2019, ditemukan pengeluaran Rp 6.027.978.000.
Tim penyidik menemukan sejumlah kuitansi yang diduga fiktif terhadap perawatan mobil dinas seperti ganti oli dan pemeliharaan interior dalam, serta penggantian suku cadang terhadap 23 mobil dinas Tahun Anggaran 2018.

Selanjutnya pada Tahun 2019, sejumlah kuitansi yang sama juga ditemukan pada perawatan terhadap 18 unit mobil dinas.

Perbuatan dugaan korupsi para tersangka mengakibatkan adanya kerugian negara sebesar Rp 1.365.250.250.

Berdasarkan perbuatan tersebut para tersangka dipersangkakan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Tim Penyidik dalam waktu tidak lama akan merampungkan proses penyidikannya untuk ditingkatkan pada tahap penuntutan, guna memperoleh kepastian hukum bagi para tersangka,” jelas Kasi Intelijen. (*)

Reporter: Aswar
Editor: Maranatha Tobing