PERUMAHAN WEB

Kasek SMPN 3 Babalan Kangkangi Permendikbud RI No. 44 Tahun 2012

oleh
Safril SH, saat menjelaskan aturan Permendikbud yang dilanggar Kepala Sekolah SMPN 3 Babalan. (Joko Purnomo/Posmetromedan.com)

Posmetromedan.com – Pengutipan uang kepada seluruh siswa SMPN 3 Babalan benbuntut panjang. Bahkan, Kepala sekolah (Kepsek) dan jajarannya, disebut melanggar Permendikbud RI No.44 tahun 2022.

Seperti diberitakan sebelumnya, ratusan siswa dan siswi SMPN 3 Kecamatan Babalan, Kabupaten LangkatSumatera Utara, keberatan dan tidak terima kutipan wajib pihak sekolah untuk biaya kelulusan kelas IX. Untuk kelas VII dan VIII diwajibkan Rp.20.000 sementara kelas IX Rp.40.000 tiap siswa.

Keberatan itu disampaikan para orangtua atau wali murid kepada wartawan Posmetromedan.com kemarin, Selasa (28/5/2024). Menurut orang tua siswa, kutipan wajib itu disampaikan anak-anak mereka atas perintah pihak sekolah melalui guru.

“Kami tidak terima diwajibkan membayar 20 ribu untuk acara lulusan anak kelas 3 (kelas IX), karna anak kami masih kelas VII dan VIII. Kalau kelas IX dikutip ya itu sah aja karna untuk acara mereka. Tapi kami gak bisa menolak karna kata anak kami itu wajib dibayar,” keluh orang tua siswa.

BACA JUGA..  Artis Ghea Youbi Turut Meriahkan Pelantikan IPK Binjai

Terpisah, Kepala Sekolah (Kepsek) SMPN 3 Babalan H.Nuel ketika dikonfirmasi Posmetromedan.com membenarkan adanya kutipan tersebut.

“Dimana-mana begitunya karna tidak ada dana bos. Dari dahulu sebelum saya menjabat kasek seperti itu semua sekolah. Seluruh siswa sebanyak 352 pelajar sekolah disini, dan anak yatim tidak ada kami pungut,” ujarnya.

“Sebelumnya dirapatkan dahulu bulan acara perpisahan ini khususnya kelas 9. Jadi saya minta kepada anak yatim tolong jangan dikutip sehingga buat rencana sesederhana mungkin,” kilah H.Nuel kepada kepada Posmetromedan.com di ruang kerjanya, Selasa (28/5/2024).

Menyikapi tindakan pihak SMPN 3 Babalan, Safril SH, seorang praktisi hukum di Langkat angkat bicara. Katanya, kegiatan perpisahan siswa bukan bagian dari rangkaian kegiatan belajar mengajar di sekolah.

Sehingga sekolah dan komite sekolah tidak boleh memfasilitasi menarik pungutan uang kepada peserta didik maupun orang tua/wali.

Safril SH menerangkan, pihaknya telah menerima adanya keluhan pungutan uang perpisahan dari masyarakat di beberapa sekolah. Katanya, pihaknya memahami sekolah dan orang tua/wali yang ingin merayakan kelulusan siswa.

BACA JUGA..  Kereta Api Tabrak Toyota Rush, 6 Orang Sekeluarga Tewas

“Namun, apabila kegiatan perpisahan dilakukan dengan cara sekolah dan komite memungut uang, pungutan uang itu termasuk tindakan maladministrasi dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,” pungkasnya kepada Posmetromedan.com di Stabat, Rabu (29/5).

Diterangkan, jika merujuk pada aturan yang ada, maka tidak ada alasan untuk pihak sekolah mengakomodir keinginan dari sejumlah orang tua/wali siswa untuk melaksanakan acara perpisahan.

Jika memang ingin dilakukan, maka perpisahan bisa difasilitasi oleh orang tua/wali sendiri, tanpa difasilitasi oleh pihak sekolah, apalagi untuk berinisiatif secara aktif menarik pungutan.

“Mengingatkan kepada sekolah dan komite sekolah untuk tidak melakukan pungutan perpisahan terhadap uang perpisahan yang sudah dipungut untuk segera dikembalikan,” terangnya.

Dasar acuan satuan pendidikan tingkat dasar (SD dan SMP) untuk tidak melakukan pungutan adalah Permendikbud RI No. 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan. Dalam Pasal 9 ayat (1) Permendikbud no 44 tahun 2012 tersebut menyebutkan satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah, dan/atau pemerintah daerah dilarang memungut biaya satuan pendidikan.

BACA JUGA..  Pj Bupati Langkat Komitmen Penurunan Stunting

Kemudian pada Pasal 181 huruf d PP No. 17 Tahun 2010 menyebutkan, pendidik dan tenaga kependidikan, baik perorangan maupun kolektif, dilarang melakukan pungutan kepada peserta didik baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Komite Sekolah hanya dapat menggalang dana berupa sumbangan dan bantuan dan itu sama sekali tidak berkaitan dengan perpisahan.

“Dengan demikian menurut ketentuan, tidak ada dasar hukum bagi sekolah atau komite sekolah menyelenggarakan perpisahan dengan cara memungut uang dari siswa atau orang tua/wali,” terang Safril SH. (*)

Reporter: Joko Purnomo
Editor: Maranatha Tobing