Ketua KPU Humbahas Tak Tahu Alasan Penundaan Rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat PPK

oleh
Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas). (Ist/Posmetromedan.com)

Posmetromedan.com – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Meena Cibro, tidak mengetahui alasan ditundanya rapat rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilu 2024 tingkat PPK di wilayah kerjanya

Hanya saja, Meena mengatakan, pihaknya menunda rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilu 2024 tingkat PPK di wilayah kerjanya yang telah dijadwalkan, Minggu (18/2), hanya karena intruksi dari KPU Provinsi.

“Ya pak. Kita mendapatkan intruksi dari pimpinan provinsi bahwa kegiatan rekapitulasi di tingkat kecamatan ditunda,” kata Meena dikonfirmasi melalui via WhatsApp, Minggu (18/2).

“Saya tidak bisa menjawab lebih panjang lebar lagi pak. Karena kami menunggu surat resmi dari provinsi,” tambah Meena.

BACA JUGA..  Petani dan Pensiunan di Tapsel Kompak Pilih Pemimpin yang Berintegritas

Ditanya, apakah penundaan itu disampaikan melalui surat resmi atau lisan, hingga berita ini diturunkan, Meena belum menjawab.

Hal serupa juga diakui oleh, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Humbahas Henri W Pasaribu.

Henri, membenarkan pihak KPU Humbahas telah menunda rapat rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilu 2024 tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Dia mengakui, penundaan itu diketahui secara lisan melalui via telepon ke pihaknya sekitar pukul 11.52 WIB. Biarpun, dari pihaknya sempat menyarankan rapat rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilu 2024 di tingkat PPK dilanjutkan karena sudah ada pemberitahuan berupa surat undangan.

BACA JUGA..  Muhammad Fadhil Thoib Hutagalung Daftar ke PDIP

“Ada tadi pemberitahuan via telp ke Bawaslu jam 12.52.. dan Bawaslu memberikan saran utk tetap dilanjutkan Krn sdh ada undangan…kalaupun di tunda harusnya KPU kab Humbahas membuat surat resmi dan melampirkan surat penundaan dari KPU,” katanya via WhatsApp.

Henri menambahkan, sudah melayangkan surat secara resmi ke KPU atas kejadian itu untuk mempertanyakan secara lisan alasan penundaan serta surat resmi dari KPU RI atau Provinsi.

“Iy betul Lae… Pihak Bawaslu juga sdh mempertanyakan secara lisan alasan penundaan serta surat resmi dari RI atau Provinsi.. dan ini sudah kami layangkan surat resmi ke KPU,” kata Henri.

BACA JUGA..  Pj Gubernur Sumut Lantik Pj Bupati Deliserdang dan Tapanuli Utara

“Alasannya ada lae arahan dari KPU RI melalui wa. Tapi harusnya KPU kab Humbahas tidak bisa menjadikannya sbg alasan penundaan Rekapitulasi kcuali ada surat resmi,” tambahnya.

Sebelumnya, Kordinator Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Humbahas, Marusaha Lumbantoruan menambahkan rapat rekapitulasi sebelum adanya intruksi dilakukan penundaan telah dijadwalkan mulai 18 hingga 22 Februari 2024.

“Kita jadwalkan 5 hari rapat rekapitulasi di seluruh PPK, tapi kita tidak tahu bisa harinya lewat,” kata Marusaha. (*)

Reporter: Gamael
Editor: Maranatha Tobing