Peringati Hari Pangan Sedunia Tahun 2023, Penjabat Wali Kota Tebing Tinggi Ikuti Gpm Serentak Secara Virtual

oleh
Penjabat (Pj.) Wali Kota Tebing Tinggi Drs. Syarmadani, M.Si. mengikuti Gerakan Pangan Murah (GPM) Serentak secara virtual dalam rangka Peringatan Hari Pangan Sedunia Tahun 2023, Senin (16/10/2023) bertempat di ruang Kerja lantai IV gedung Balai Kota Jl. Dr. Sutomo, Kota Tebing Tinggi.
Penjabat (Pj.) Wali Kota Tebing Tinggi Drs. Syarmadani, M.Si. mengikuti Gerakan Pangan Murah (GPM) Serentak secara virtual dalam rangka Peringatan Hari Pangan Sedunia Tahun 2023, Senin (16/10/2023) bertempat di ruang Kerja lantai IV gedung Balai Kota Jl. Dr. Sutomo, Kota Tebing Tinggi.

Posmetromedan.com – Penjabat (Pj.) Wali Kota Tebing Tinggi Drs. Syarmadani, M.Si. mengikuti Gerakan Pangan Murah (GPM) Serentak secara virtual dalam rangka Peringatan Hari Pangan Sedunia Tahun 2023, Senin (16/10/2023) bertempat di ruang Kerja lantai IV gedung Balai Kota Jl. Dr. Sutomo, Kota Tebing Tinggi.

Kegiatan tersebut juga diikuti oleh seluruh Kepala Daerah, baik Gubernur, Bupati dan Wali Kota dan TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah) di daerah masing-masing.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Jend.Polisi (Purn.) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D. dalam kesempatan itu, mengungkapkan inflasi tahun ke tahun (y to y) mengalami penurunan dari 5,95 persen (September 2022) menjadi 2,28 persen di bulan September 2023. Sementara, inflasi bulan ke bulan (m to m) sebesar 0,19 persen.

Selain hal tersebut, Mendagri RI mengatakan adanya dinamika kenaikan harga beberapa komoditas pangan di daerah, sehingga diperlukan upaya pemerintah untuk menstabilkan harga pangan melalui Gerakan Pangan Murah (GPM).

BACA JUGA..  Pj Bupati Langkat: Tugas Utama Saya Mengentaskan Kemiskinan

“Daerah menangkap gerakan yang digulirkan pemerintah pusat, supaya program ini bisa berjalan baik, barangnya sampai ke masyarakat,” ujar Mendagri RI.

Melalui Surat Edaran No.500/4825/SJ yang dikeluarkan oleh Mendagri RI, Mendagri RI berharap agar kepada Kepala Daerah melakukan gerakan yang sama dan tidak hanya mengandalkan kegiatan intervensi dari pusat.

“Daerah juga bisa melakukan intervensi, gunakan dana dari Dinas Ketahan Pangan dan Pertanian, Dinas Sosial yang ada serta gunakan dari anggaran Dana Belanja Tidak Terduga untuk penanganan inflasi. Saya sudah membuat Surat Edaran beberapa waktu lalu (SE No.500/4825/SJ) yang bisa menjadi landasan hukum bagi rekan-rekan Kepala Daerah, untuk menggunakan Dana Belanja Tidak Terduga dalam penanganan inflasi,” jelas Mendagri RI.

Sebelumnya, Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam sambutannya mengatakan, GPM ini merupakan upaya bersama dalam mengawal dan menjaga serta mengendalikan inflasi khususnya inflasi harga pangan yang bergejolak saat ini.

BACA JUGA..  Launching NSI Investment Challenge 2024, Diharapkan Dorong Akselerasi Realisasi Investasi di Sumut 

“Kami berharap dengan koordinasi yang semakin solid dan semakin tangguh diantara Kementerian/Lembaga, menjadi alat dan upaya kita untuk sama-sama mengendalikan harga yang menjadi perhatian masyarakat kita,” katanya.

Menurut Plt. Kepala BPS, jika inflasi terkendali maka daya beli masyarakat akan terus terjaga dan kesejahteraan dapat ditingkatkan.

“Di Minggu kedua bulan Oktober ini, tiga komoditas pangan yang mengalami kenaikan harga yaitu gula pasir, beras, dan cabai rawit,” ungkap Plt. Kepala BPS.

Sementara, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, yang juga menjabat sebagai Plt. Menteri Pertanian RI, menyampaikan apa yang menjadi arahan Presiden RI Joko Widodo terkait penyaluran beras sebanyak 640.000 ton beras dalam kurun waktu 3 bulan kepada 21,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagai upaya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

“Presiden mempersiapkan dan memerintahkan kita semua untuk 200.000 ton Beras Komersial melalui Paguyuban Tani se-Indonesia juga harus dikerjakan. Selain itu, Presiden juga memerintahkan agar memenuhi pasar induk dengan Beras Cipinang yang tersedia 8.000-9.000 ton,” ujar Kepala Bapanas/ Mentan RI.

BACA JUGA..  Bupati Tandatangani MoU Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sementara untuk komoditas gula, disampaikan Kepala Bapanas/ Mentan RI, Presiden Joko Widodo meminta agar mempercepat realisasi bagi yang memenuhi kuota impor dan untuk cabai rawit agar segera didistribusikan ke daerah-daerah yang defisit.

Gerakan Pangan Murah (GPM) Serentak Nasional ini dilaksanakan pada 421 titik di 38 provinsi dan 262 Kabupaten/ Kota.

Turut hadir secara virtual, Danramil 13/ TT Kapt. Inf. Yudi Chandra, Kadis Perdagangan, Koperasi dan UKM Zahidin, S.Pd., M.Pd., Kadis Sosial Drs. Khairil Anwar, M.Si., Kadisnakerperin Ir. Iboy Hutapea, Kepala BPKPD Sri Imbang Jaya Putra, AP., M.SP., Kepala BPS Kota Ir. Ida Suswati, M.Si., perwakilan OPD terkait, tim Aptika dan tim peliputan Diskominfo.

REPORTER: Ridwan Manurung
EDITOR: Mangampu Sormin