BANK SUMUT

Monitoring Transaksi Online Pajak Belanja Pemda, Bank Sumut Gelar FGD

oleh -1.132 views
FGD: PT Bank Sumut menggelar Focus Group Discussion (FGD) Penyetoran Pajak Negara melalui Kanal Bayar  Internet Banking Pajak Belanja Pemda/SP2D Online dengan Kode Kanal 7020.(BANK SUMUT FOR POSMETRO MEDAN)

POSMETROMEDAN.com-PT Bank Sumut menggelar Focus Group Discussion (FGD) Penyetoran Pajak Negara melalui Kanal Bayar  Internet Banking Pajak Belanja Pemda/SP2D Online dengan Kode Kanal 7020.

Kegiatan digelar di Gedung PT Bank Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan, Senin (7/12/2021).

FGD dibuka dalam rangka monitoring transaksi kanal Internet Banking Pajak Belanja Pemda.

Hadir pada acara tersebut, Plt Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Utara diwakili oleh Hemidon.

Dalam sambutannya, Hemidon memaparkan berbagai inovasi digitalisasi pengelolaan keuangan Negara yang telah digulirkan.

Di antaranya dalam bentuk Aplikasi Sistem Perberdaharaan dan Anggaran Negara atau yang lebih dikenal dengan SPAN.

Kemudian, Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), Modul Penerimaan Negara Generasi Ketiga (MPN G3).

Selain itu, digitalisasi sistem pembayaran melalui Cash Management System (CMS), Virtual Account dan Kartu Kredit Pemerintah (KKP).

“MPN G3 merupakan digitalisasi sistem penerimaan Negara secara elektronik yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan,” tutur Hemidon.

Dijelaskan Hemidon, MPN G3 menyediakan berbagai kanal pembayaran penerimaan Negara yang bertujuan untuk memberikan kemudahan akses bagi wajib pajak.

“Wajib pajak, wajib bayar, wajib setor menunaikan kewajiban penyetoran pajak, bea cukai, dan PNBP,” sebut Hemidon.

Kata Hemidon, salah satu kanal bayar MPN G3 yang dikembangkan adalah Internet Banking Pajak Belanja Pemda dengan Kode Kanal 7020.

“Ini (kanal) merupakan solusi masalah perpajakan pembayaran pajak pusat atas belanja daerah,” sebut Hemidon.

Ada beberapa hal yang melatarbelakangi integrasi Penyetoran Pajak Belanja Pemda/SP2D Online (Kanal Bayar 7020).

“Antara lain, pengendapan dana pajak pusat yang tidak langsung disetor ke kas negara, keterlambatan penyetoran pajak pusat, terutama pada akhir tahun anggaran,” urai Hemidon.

“Dan pembayaran pajak atas belanja daerah yang masih melalui teller/tunai tidak sesuai dengan pengembangan kanal layanan elektronik,” sambungnya.

Hemidon berharap, dengan pengembangan Kanal Bayar 7020 dapat membantu Pemerintah Daerah memenuhi kewajibannya dalam proses rekonsiliasi penyetoran pajak setiap semester secara transparan dan akuntabel.

“Mudah-mudahan system ini dapat membantu kita,” harap Hemidon.

Pengembangan MPN G3 dilakukan secara kolaboratif antara Kemenkeu dengan sejumlah bank persepsi pengelola RKUD, di antaranya Bank Sumut.

“Melalui MPN G3 ini, setiap penyetor dapat mengakses 1 portal penerimaan negara secara elektronik secara single sign on (sso) agar dapat memperoleh kode billing untuk semua jenis penerimaan negara yang dapat dilanjutkan dengan proses penyetoran,” sebut Hemidon.

Kata Hemidon, ini adalah kemudahan bagi penyetor dibandingkan harus mengakses portal yang berbeda untuk jenis penerimaan negara yang berbeda.

Modernisasi sistem penerimaan negara secara elektronik dan pengelolaan APBN untuk memenuhi 3 (tiga) tuntutan.

Masing-masing, meningkatkan kolektibilitas penerimaan negara, memudahkan penyetor memenuhi kewajibannya, dan adaptasi dengan perubahan teknologi informasi.

“Dengan kanal bayar 7020 saya berharap Bank Sumut dapat memfasilitasi program tersebut agar rekonsialisasi laporan keuangan daerah dan penyetoran pajak pusat ke Kas Negara dapat berjalan dengan baik, transparan dan akuntabel,” sebut Hemidon,

“Serta meningkatkan transaksi non tunai, proses terotomasi, dan mendukung Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETP),” lanjutnya.

Hemidon juga mengapresiasi jajaran Direksi Bank Sumut dan Pemda Sumut yang terus berkomitmen berupaya untuk mengawal uji coba pembayaran pajak pusat yang terintegrasi dengan pencairan dana belanja daerah.

“Semoga sistem ini berjalan dengan baik,” pungkasnya.

Turut hadir, Kepala Kanwil DJP Provinsi Sumatera Utara diwakili Plt Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan Benny Parlaungan Siallagan.

Kemudian, Pemimpin Pemasaran Ritel dan Prioritas PT Bank Sumut Rini Maulisa, Kepala Seksi Pengelolaan Rekening Penerimaan Subdit MPPK Direktorat PKN DJPB Kementerian Keuangan, Suhendi.

Selain itu, Pelaksana Direktorat SITP DJPB Kementerian Keuangan Hendi Hendaris, dan Pelaksana Seksi PRP Subdit MPPK Direktorat PKN DJPB Kementerian Keuangan Fajar Cipta Nuramaja.(*)

 

REPORTER: Rahmad Fadli 

EDITOR: Sahala Simatupang

 

EPAPER