Libur HUT RI ke-76 Ribuan Wisatawan Masuk, Bahaya Lonjakan Covid 19 Menanti Karo

oleh -355 views

POSMETROMEDAN.com – Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia (HUT RI) ke-76, tepatnya 17 Agustus 2021, yang sudah lewat beberapa hari lalu, membuat Kabupaten Karo dalam ancaman persebaran Covid 19. Terpantau ribuan wisatawan memadati tempat-tempat wisata, padahal status kedaruratan Covid saat ini di level III.

Semakin mengkawatirkan lagi, wisatawan tersebut lebih didominasi dari luar kota seperti Kota Medan, Deliserdang dan beberapa kota lainnya di Sumatera Utara. Saat ini diketahui, Kota Medan masih di level IV kedaruratan Covid. Bahkan PPKM Darurat, penyekatan jalan bersama aturan lainnya masih berlaku di Kota Medan. Juga, puluhan lingkungan dari beberapa kecamatan di Medan diisolasi.

Kejadian ini sangat disayangkan berbagai pihak, saat ini masyarakat di Kabupaten Karo juga telah ribuan orang terinveksi virus Corona.

Diketahui, diawal bulan (Agustus) Pemkab Karo melalui Bupati telah mengeluarkan sebuah instruksi terkait tatacara kehidupan di level III kedaruratan Covid 19. Tapi yang terjadi di lapangan, instruksi tersebut ternyata hanya aturan diatas kertas saja.

Merujuk kepada Instruksi Mendagri Nomor 32 tahun 2021, Kabupaten Karo masuk ke dalam kabupaten dengan penerapan PPKM Level III. Menyikapinya, Bupati Karo juga telah mengeluarkan Instruksi bernomor 360/1563/BPBD/2021, perihal penarepan PPKM Level III yang dikeluarkan 10 Agustus 2021 dan berlaku sampai 23 Agustus 2021 mendatang.

BACA JUGA..  Polsek Medan Kota Berhasil Temukan Anak Hilang

Dalam Instruksi Bupati tersebut dijelaskan sejumlah tempat yang tidak boleh beroperasi, seperti tempat wisata, karouke dan fasilitas publik yang dapat mengundang keramaian sebagaimana yang tertuang dalam poin Ke-satu Huruf (i).

Namun seperti diuraikan diatas, instruksi tersebut hanya tampak tegas ketika dibaca tapi tidak berarti apa-apa. Hal itu terjadi karena para pembantu Bupati dalam hal ini pejabat setingkat kepala dinas dan jajaran tidak melaksanakan perintah pimpinannya.

Tidak melaksanakan perintah pimpinan, terbukti dengan membludaknya masyarakat Kabupaten Karo berbaur dengan wisatawan dari luar kota, hampir disetiap tempat wisata. Pemandangan mengerikan akan potensi bahaya persebaran Covid 19, berlangsung hingga tanggal 18 Agustus, kemarin.

Pantauan wartawan di beberapa titik, seperti di simpang Daulu, pos penyekatan tidak difungsikan. Tidak ada pengecekan terhadap para pelaku perjalanan sebagaimana yang dimuat dalam poin Ke-satu huruf (o) Instruksi Bupati Karo tersebut.

BACA JUGA..  Hancurkan Cafe, 6 Anggota Geng Motor Digaruk Resmob Polda Sumut

Bahkan pada perayaan HUT RI, kemacetan panjang terjadi mulai dari daerah Penatapan Daulu sampai Tugu Perjuangan kota Berastagi.

Menanggapi hal mengerikan tersebut, Budianto Surbakti salah seorang tokoh pemerhati Karo menyoroti kebijakan Pemkab.

Kepada wartawan Rabu (18/08 2021), Budianto menyebutkan kalau Pemkab Karo perlu dipertanyakan keberaniannya dalam menegakkan aturannya sendiri.

“Kalau Pemkab sudah mengeluarkan aturan tentang PPKM Level III harusnya mereka berani juga untuk menegakkannya. Buat apa aturan dibuat kalau tidak berani menegakkan aturan itu sendiri ?? Sangat disayangkan ditengah kondisi seperti ini Pemkab Karo lalai dalam melakukan pembatasan kegiatan masyarakat” ungkapnya.

Mantan calon wakil Bupati Karo tersebut juga menyayangkan dengan kejadian membludaknya wisatawan yang berkunjung ke Tanah Karo pada 17 Agustus kemarin.

“Saya sangat menyayangkan kejadian itu, apalagi wisatawan yang berkunjung kesana kebanyakan dari luar daerah. Ini bisa menimbulkan dampak besar bagi Tanah Karo ditengah situasi pandemi sekarang. Memang betul Pemkab harus juga memperhatikan ekonomi masyarakat, tapi disituasi seperti sekarang ini kesehatan yang harusnya diutamakan,” ujarnya.

Masih Budianto, katanya, “Apalagi Pemkab sendiri sudah keluarkan instruksi penutupan sementara tempat tempat umum seperti tempat wisata. Harusnya Pemkab berani menegakkannya. Pemkab Karo harusnya kerjasama dengan OPD terkait dan memaksimalkan fungsi penegak hukum. Aturan dibuat kan untuk ditaati dan dilaksanakan, lalu kenapa Pemkab Karo yang dia sendiri buat aturan tapi tidak di tegakkannya ??,” tegas Budianto Surbakti.

BACA JUGA..  27 Paket Proyek di ULP Kota Medan Ditender Ulang, Burhanuddin: Jangan Timbulkan Kesan Bagi bagi Kue

Dia juga menambahkan, kalau hal tersebut harus diketahui oleh Pemprov Sumatera Utara agar kedepan Pemkab Karo lebih tegas dalam melakukan penerapan PPKM.

“Pemprov Sumatrera Utara harus mengetahui hal ini, agar kedepan Pemkab Karo lebih tegas dalam menerapkan PPKM untuk menekan laju persebaran Covid-19. Masyarakat juga boleh menyampaikannya ke Provinsi agar penegakan terhadap PPKM Level III ini lebih dinperketat demi keselamatan bersama,” tutupnya.

Sementara, data angka persebaran terpapar Covid di Tanah Karo sampai dengan saat ini masih tinggi. Dilansir dari website resmi Kabupaten Karo pertanggal 15 Agustus 2021, jumlah masyarakat yang terpapar Covid berjumlah total 1801 orang, dengan rincian 174 yang meninggal dunia, 1251 sembuh, 73 Asimtomatik, dan 303 Sistomatik. (okky/edi)

EPAPER