Pandemi COVID-19, Pemerintah Pastikan Insentif untuk Industri Media

  • Whatsapp

POSMETROMEDAN – Pemerintah memastikan industri media massa akan menerima insentif untuk mengatasi ancaman penutupan perusahaan pers imbas pandemi Corona COVID-19. Dampak pandemi ini juga potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap para pekerja media.

Insentif untuk media itu disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati temu virtual bersama Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate, Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh. Selain itu, hadir perwakilan asosiasi media massa nasional di Jakarta, Jumat, 24 Juli 2020.

Bacaan Lainnya

Mohammad Nuh mengapresiasi pemerintah yang peduli dan perhatian terhadap nasib media massa yang merupakan pilar keempat demokrasi.

“Sebagai bagian dari komponen bangsa, pers nasional mendukung upaya pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19,” kata Nuh, dalam keterangan resminya.

Turut hadir dalam pertemuan itu antara llain Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Ch Bangun dan anggota Dewan Pers, seperti Ahmad Djauhar, Agus Sudibyo, Hassanein Rais, Agung Dharmajaya, Arif Zulkifli, Jamalul Insan, dan Asep Setiawan.

Selain itu, ada pula Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Atal S Depari, Ketua Forum Pemimpin Redaksi Kemal Gani. Pun, perwakilan dari sejumlah asosiasi media massa seperti Shanti Ruwyastuti (Asosiasi Televisi Swasta Indonesia-ATVSI), Maryadi (Asosiasi Media Siber Indonesia-AMSI), Ninuk Mardiana Pambudi (Serikat Perusahaan Pers-SPS), Bambang Harymurti (Gugus Tugas Media Sustainability).

Hasil dari pertemuan itu antara lain terdapat poin-poin sebagai berikut

  1. Pemerintah akan menghapuskan pajak pertambahan nilai (PPN) bagi kertas koran sebagaimana dijanjikan Presiden Jokowi sejak Agustus 2019. Dalam Peraturan Menteri Keuangan yang menjadi peraturan pelaksana Perpres Nomor 72 Tahun 2020, akan ditegaskan PPN terhadap bahan baku media cetak menjadi tanggungan Pemerintah.
  2. Pemerintah, melalui Kementerian Keuangan, akan mengupayakan mekanisme penundaan atau penangguhan beban listrik bagi industri media.
  3. Pemerintah akan menangguhkan kontribusi BPJS Ketenagakerjaan selama 12 bulan untuk industri pers dan industri lainnya lewat Keppres.
  4. Pemerintah akan mendiskusikan dengan BPJS Kesehatan terkait penangguhan pembayaran premi BPJS Kesehatan bagi pekerja media.
  5. Pemerintah memberikan keringanan cicilan Pajak korporasi di masa pandemi dari yang semula turun 30% menjadi turun 50%.
  6. Pemerintah membebaskan pajak penghasilan (PPh) karyawan yang berpenghasilan hingga Rp200 juta per bulan.
  7. Pemerintah akan menginstruksikan semua kementerian agar mengalihkan anggaran belanja iklan mereka, terutama iklan layanan masyarakat, kepada media lokal.

Pos terkait